Hentihu Desak CV SBM Ditutup

AMBON, MG.com – Azis Hentihu anggota DPRD Provinsi Maluku dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendesak agar CV Sumber Berkat Makmur (SBM) ditutup alias diberhentikan pengoperasiannya di Desa Sabuai Kecamatan Siwalalat Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT).

Pernyataan Hentihu tersebut lantaran banyaknya persoalan yang ditimbulkan sejak perusahaan ini beroperasi.
Misalnya, kantong Izin Perkebunan namun setelah dua tahun beroperasi ternyata tidak satu pohon pala pun yang ditanami seperti yang tertera dalam izin tersebut.
“Ternyata hingga saat ini, pihak perusahaan belum lakukan aktivitas perkebunan seperti yang tertera dalam Surat Izin Perkebunan,” kata Hentihu saat rapat dengar pendapat Komisi II DPRD Maluku dengan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, Sadli Ie, Selasa (03/03).

Sejak kunjungan Komisi II DPRD Maluku ke Desa Sabuai Kecamatan Siwalalat Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Dinas Perkebunan SBT telah mencabut Izin Perkebunan CV. Sumber Berkat Makmur.
“Walaupun hanya tersisa beberapa hari berakhirnya izin tersebut pada tanggal 5 Maret 2020, prinsip saya kalau tudak ada hak negara pada kayu yang telah ditebang, apa yang perlu didiskusikan lagi, tutup saja,” kata Hentihu.

Selain itu, kata Hentihu pemantik dari persoalan ini adalah sikap CV SBM yang telah lakukan pelanggaran terhadap rumah adat, tanah dan budaya disana misalnya, dari yang dilaksanakan sebanyak tiga kali dan ini menjadi titik api sehingga komunitas adat atau pemilik lahan lakukan tindak pidana dengan memecah kaca mobil atau aset CV. SBM.
“Itu pemantiknya, jika kita selami saat kunjungan lapangan terungkap permasalahan telah berlangsung lama,” tegas Hentihu.

Hentihu menjelaskan, permasalahan lainnya, misalnya izin ikutan diawali dengan izin lokasi yang melibatkan para pihak. Ada patuanan dengan Raja Atiahu, ada komunitas adat di tiga lokasi disitu, yang bagi sebagian Desa Sabuai diduga kuat CV SBM telah melewati batas tiga lokasi tersebut dan masuk lokasi keempat tanpa sepengetahuan pemiliknya.
“Ini berkaitan dengan konsistensi atas kesepakatan yang point-poinnya cukup banyak bukan hanya lokasi kemudian juga hak dan kewajiban, juga lainnya,” kata Hentihu.

Hentihu menegaskan, sejauh pengalamannya dari dapil yang diwakili, biasanya jika terjadi persoalan seperti ini maka managemen selalu menggunakan pihak adat lainnya dan keduanya saling berhadap-hadapan.
“Dia mengadu dua kelompok dalam satu komunitas adat ini saling berhadap-hadapan, dia pemegang uang dan bebas memainkan peran ini,” tandas Hentihu.

Juga, ada temuan yang cukup fundamental yaitu Izin Perkebunan yang dikeluarkan Bupati SBT, dengan izin tersebut maka keluarlah Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) namun tidak ada kegiatan perkebunan.
“Ini bisa dijustifikasi sebagai modus dan negara ini todak bisa kalah dengan pecundang seperti ini, bagaimana eksistensi adat, sosial, kemanusiaan, sosial budaya jadi putus hanya lantaran persoalan seperti ini,” tegasnya.

Juga tambah Hentihu, hak karyawan yang tidak diselesaikan. Temuan di lapangan, ada karyawan yang haknya tidak dibayarkan 4 hingga 18 bulan.
“Saya sempat menanyakan tentang hal ini. Saat ditanyakan, managemen menjawab bahwa pihaknya akan menyelesaikan permasalahan ini jika ada pengapalan, ada pengangkutan, holling, dan lainnya,” kata Hentihu.

Padahal, penebangan kayu selama hingga saat ini telah mencapai 17.000 kubik kayu bulat. Dengan jumlah tersebut kata Hentihu bisa menyelesaikan hak karyawan.
“Katakanlah setiap kubik dijual Rp 1 juta maka 17.000 kubik telah menghasilkan
Rp 17 miliar dalam jangka 2 tahun, cukup untuk membayar hak karyawan dan lainnya,” katanya lagi.

Sementara itu Direktur Operasional CV SBM, Yongky Khoedarusman kepada wartawan usai pertemuan dengan Komisi II, menjelaskan, sebelum pihaknya masuk dan mengurus izin serta mobilisasi alat memerlukan dana miliaran rupiah.
“Kalau tanpa persetujuan masyarakat, bagaimana saya bisa masuk, yang punya adat itu bukan Sabuai tapi seluruh petuanan Siwalalat, melalui kesepakatan tertulis. Saya berikan kesepakatan tersebut kepada mereka untuk pelajari kemudian setuju dan tandatangan. Ada lima marga yang mendujung saya, baru mau masuk sudah terjadi macam-macam, karena minta besar mau kaya mendadak, ini tidak bisa,” tegas Yongky.

Bahkan tambahnya yang menjadi penghalang bukan warga asli Siwalalat atau Sabuai, tidak diketahui kapasitas orang tersebut karena informasi yang diperoleh oknum tersebut telah tinggal di Tananahu Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB).
“Apa yang dicantumkan tidak pernah saya langgar, malahan saya banyak memberikan bantuan mulai dari Desa Atiahu hingga Desa Dihil, tapi tidak saya cantumkan,” katanya.

Soal hak karyawan yang belum dibayar bahkan hingga 18 bulan, ditegaskan Yongky bahwa itu tidak benar.
“Ini hoax, sebab kalau ada yang berusaha di satu daerah dan anak daerah tersebut tidak digaji sejak masuk hingga kini apa bisa ?” katanya.

Yongky mengakui, ada keterlambat pembayaran hak karyawan tapi seluruh kebutuhan karyawan dilayani.
“Kalau karyawan dari luar, setiap bulan delegasi selalu kirim ke isteri dan anak-anak mereka,” tambahnya.

Jumlah karyawan di CV SBM lebih dari 100 orang, karyawan lokal 70 orang dan sisanya karyawan dari luar SBT. (On)

Tinggalkan Balasan