AMBON,MG.com – Kebijakan pemerintah pusat menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi jenis Dexlite mendapat sorotan dari DPRD Maluku. Kenaikan harga tersebut dinilai berpotensi memperburuk ketimpangan distribusi energi serta memberikan tekanan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat di daerah kepulauan.
Ketua Komisi III DPRD Maluku, Alhidayat Wajo, mengatakan kebijakan tersebut tidak berpihak kepada masyarakat, terutama di wilayah yang sangat bergantung pada kelancaran distribusi BBM untuk mendukung kegiatan ekonomi dan transportasi.
Menurutnya, kenaikan harga Dexlite menjadi kontradiktif dengan kebijakan pemerintah pusat yang juga memangkas usulan kuota BBM bersubsidi yang diajukan pemerintah daerah.
“Ketika harga Dexlite dinaikkan, sementara usulan kuota BBM subsidi dari daerah justru dipangkas, maka distribusi BBM seperti Pertalite dan Bio Solar berpotensi menjadi tidak merata,” kata Alhidayat di Baileo Rakyat Karang Panjang, Ambon.
Ia menilai kebijakan tersebut belum mempertimbangkan secara komprehensif kondisi ekonomi masyarakat dan karakteristik wilayah kepulauan seperti Maluku. Dampaknya, sejumlah sektor ekonomi mulai merasakan tekanan, termasuk komoditas unggulan daerah.
Alhidayat mengungkapkan bahwa harga kopra di Kabupaten Maluku Tengah dilaporkan mengalami penurunan hingga sekitar Rp900 per kilogram. Kondisi ini dinilai sebagai indikator melemahnya aktivitas ekonomi di tingkat masyarakat.
Selain itu, kenaikan BBM non-subsidi maupun BBM industri dikhawatirkan akan meningkatkan biaya operasional dunia usaha. Jika pelaku usaha melakukan efisiensi secara besar-besaran, maka dampaknya dapat berujung pada pengurangan tenaga kerja hingga perlambatan pertumbuhan ekonomi daerah.
“Sebagian besar perputaran ekonomi daerah masih ditopang sektor swasta. Jika sektor ini mulai melakukan efisiensi, maka dampaknya bisa meluas terhadap lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Karena itu, Komisi III DPRD Maluku meminta pemerintah pusat lebih cermat dan berhati-hati dalam menetapkan kebijakan sektor energi. Menurut Alhidayat, setiap perubahan kebijakan BBM memiliki dampak berantai terhadap distribusi barang, biaya produksi, hingga daya beli masyarakat, khususnya di daerah kepulauan seperti Maluku.
“Pemerintah harus melihat kondisi riil di daerah sebelum mengambil kebijakan. Jangan sampai keputusan yang dibuat justru memperberat beban masyarakat dan menghambat pertumbuhan ekonomi daerah,” tegasnya.
Judul alternatif:
Kenaikan Harga Dexlite Dikritik DPRD Maluku, Distribusi BBM Dinilai Terancam
Alhidayat Wajo: Kebijakan Dexlite dan Pemangkasan Kuota Subsidi Rugikan Daerah
DPRD Maluku Minta Pemerintah Tinjau Ulang Kenaikan Harga Dexlite
Harga Dexlite Naik, DPRD Maluku Khawatirkan Dampak terhadap Ekonomi Kepulauan
Komisi III DPRD Maluku Nilai Kebijakan BBM Pusat Belum Berpihak pada Masyarakat()
