DPRD Maluku Terima LPJ Pemprov 2018

  • Whatsapp
banner 468x60

AMBON, MG.com – Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Orno menyerahkan dokumen Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Wakil Ketua DPRD Maluku, Mudzakir Assagaff, pada Rapat Paripurna DPRD Maluku, Kamis (17/7/2019).

LPJ TA 2018 tersebut telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan RI, untuk dibahas guna mendapatkan persetujuan bersama dan selanjutnya akan dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri RI dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Maluku.

Orno dalam sambutannya mengatakan, salah satu azas Pemerintahan Daerah yang baik, adalah azas akuntabilitas yang mengharuskan pemerintah daerah mempertanggungjawabkan seluruh tindakannya dalam penyelenggaraan pemerintahan, salah satunya mempertanggungjawabkan keuangan daerah.
“Hal ini sekaligus memenuhi amanat Undang-Undang RI Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara,” terangnya.

Dikatakan, Laporan Keuangan Pemprov Maluku merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran dan barang/aset Provinsi Maluku sesuai regulasi yang berlaku.

Orno menjelaskan, berdasarkan Perda Provinsi Maluku Nomor 4/ 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku tahun 2018 dan Perda Nomor 39/2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku tahun 2018, telah ditetapkan Anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp 3.479 triliun dan terealisasi sebesar Rp 3,074 triliun atau 88,37 persen.

“Pendapatan Daerah ini bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 455,799 miliar, Dana Perimbangan sebesar Rp 2,608 triliun, Transfer Pemerintah Pusat lainnya sebesar Rp 9,125 miliar dan Pendapatan Yang Sah lainnya sebesar Rp 264 juta,’’ jelas mantan Bupati Maluku Barat Daya ini.

Selanjutnya, tambah Orno, pada sisi Anggaran Belanja Daerah ditetapkan sebesar Rp 3,298 triliun dan terealisir sebesar Rp 2,899 triliun atau 87,88 persen, yang terdiri atas Belanja Operasi sebesar Rp 2,292 triliun, Belanja Modal sebesar Rp 601,514 miliar, Belanja Tak Terduga sebesar Rp 5,145 miliar dan Belanja Transfer sebesar Rp 169,872 miliar.

Dari sisi Pembiayaan Daerah, bersumber dari Penerimaan Pembiayaan ditetapkan Anggaran sebesar Rp 10,612 milyar dan terealisir sebesar Rp 8,912 milyar atau 83,98 persen.
Pada komponen Pengeluaran Pembiayaan ditetapkan Anggaran sebesar Rp 1,7 miliar, namun sampai dengan akhir tahun anggaran tidak terdapat realisasi atas pengeluaran pembiayaan tersebut, sehingga dari sisi pembiayaan diperoleh Penerimaan Pembiayaan Netto sebesar Rp 8,912 miliar.

‘’Bila dilakukan matching secara keseluruhan untuk tahun anggaran 2018, maka realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp 3,074 triliun diperhadapkan dengan realisasi Belanja Daerah sebesar Rp 2,899 triliun dan Transfer sebesar Rp 169,872 miliar, maka terdapat surplus sebesar Rp 5,654 miliar. Dari surplus sebesar Rp 5,654 miliar tersebut, jika ditambahkan dengan Pembiayaan Netto sebesar Rp 8,912 miliar, maka Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 14,566 milyar,” ungkap Wagub.

Masih kata Wagub, Neraca Pemprov Maluku merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Provinsi Maluku. Neraca Pemerintah Provinsi Maluku per 31 Desember 2018 ditutup dengan posisi Aset dan Kewajiban ditambah ekuitas masing-masing sebesar Rp 5,054 triliun.

Disebutkan, dari sisi Aset per 31 Desember 2018 sebesar Rp 5,054 triliun terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp 60,351 miliar, Investasi Jangka Panjang sebesar Rp 577,963 miliar, Aset Tetap Netto sebesar Rp 3,89 triliun, Dana Cadangan sebesar Rp 10,284 juta, dan Aset Lainnya sebesar Rp 452,035 miliar.
Sedangkan posisi Kewajiban dan Ekuitas per 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp 350,025 miliar dan Rp 4,683 triliun.

Dari sisi Laporan Operasional yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan, menghasilkan pendapatan-LO sebesar Rp 3,219 triliun, beban-LO sebesar Rp 2,75 triliun rupiah, sehingga terjadi surplus operasional sebesar Rp 469,176 miliar. Adapun defisit dari kegiatan non operasional Rp 34,569 miliar dan defisit dari pos luar biasa sebesar Rp 5,145 miliar.
Dari Surplus operasional sebesar Rp 469,176 miliar dikurangi dengan Defisit Kegitan Non Operasional dan Defisit dari Pos Luar Biasa sebagaimana disebutkan sebelumnya, maka diperoleh Surplus LO sebesar Rp 246,169 miliar.

Ia menyebutkan, jika dibandingkan dengan tahun 2017 yang mengalami defisit, maka adanya Surplus LO tahun 2018 sebesar Rp 246,169 miliar, menunjukan adanya perbaikan dalam kinerja keuangan Pemprov Maluku.

‘’Pertanggungjawaban APBD yang saya sampaikan sebelumnya, adalah merupakan hasil pelaksanaan program kegiatan prioritas Tahun Anggaran 2018, yang merupakan wujud nyata dari penyelenggaraan urusan pemerintahan untuk mendukung tercapainya prioritas pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam RKPD Tahun 2018,” tandas Orno. (*)

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60