AMBON,MG.com– Provinsi Maluku mengalami deflasi sebesar 0,75 persen secara bulanan (month to month/mtm) pada Juli 2026, setelah pada Juni 2026 mencatat inflasi sebesar 1,49 persen (mtm). Meski demikian, secara tahunan inflasi Maluku tetap berada dalam rentang sasaran inflasi nasional.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Maluku, Surya Alamsyah, mengatakan inflasi tahunan Maluku pada Juli 2026 tercatat sebesar 2,75 persen (year on year/yoy) atau lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 3,80 persen (yoy).
“Secara tahunan, inflasi Provinsi Maluku tercatat sebesar 2,75 persen (yoy), terjaga di dalam rentang sasaran target inflasi nasional sebesar 2,5±1 persen (yoy),” ujar Surya Alamsyah dalam keterangan tertulis yang diterima di Ambon, Senin (3/8/2026).
Secara spasial, deflasi terjadi di Kota Ambon sebesar 1,14 persen (mtm) dan Kabupaten Maluku Tengah sebesar 0,26 persen (mtm). Sementara itu, Kota Tual masih mencatat inflasi sebesar 0,13 persen (mtm).
BI menjelaskan, deflasi pada Juli 2026 terutama dipengaruhi oleh Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau dengan andil deflasi sebesar 0,71 persen (mtm).
Penurunan harga terutama terjadi pada komoditas ikan pelagis kecil, seperti ikan layang dan ikan selar, yang masing-masing memberikan andil deflasi sebesar 0,26 persen dan 0,15 persen. Kondisi tersebut didukung cuaca yang relatif kondusif serta pemanfaatan rumpon di perairan pesisir sehingga hasil tangkapan nelayan meningkat.
Selain itu, harga komoditas hortikultura seperti bawang merah dan tomat juga mengalami penurunan, masing-masing dengan andil deflasi sebesar 0,16 persen dan 0,11 persen. Penurunan harga dipengaruhi oleh masa panen di sejumlah sentra produksi serta meningkatnya pasokan dari luar Provinsi Maluku.
Surya menegaskan, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus mengoptimalkan berbagai program pengendalian inflasi, salah satunya melalui Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS).
“Ke depan, upaya pengendalian inflasi komoditas pangan akan terus disinergikan secara berkelanjutan bersama TPID sepanjang tahun 2026 dengan mengacu pada penguatan empat pilar utama pengendalian inflasi (4K), yaitu Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif,” kata Surya.
Ia menjelaskan, pada aspek keterjangkauan harga, pemerintah terus melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan penyaluran beras SPHP guna menjaga stabilitas harga pangan. Sementara pada aspek ketersediaan pasokan, implementasi Program Pertanian Modern–Advanced Agriculture System (PM-AAS), penyaluran alat dan mesin pertanian, serta penguatan penyerapan gabah oleh Bulog terus didorong untuk meningkatkan produksi pangan.
Di sisi distribusi, pemerintah mengoptimalkan konektivitas antarwilayah dan memperkuat koordinasi lintas instansi agar distribusi komoditas pangan berjalan lancar. Sedangkan pada aspek komunikasi efektif, TPID secara rutin menggelar rapat koordinasi, pemantauan harga dan ketersediaan pangan, serta inspeksi mendadak (sidak) pasar guna mendukung pengambilan kebijakan pengendalian inflasi secara tepat waktu.
Dengan berbagai langkah tersebut, Bank Indonesia optimistis stabilitas inflasi di Provinsi Maluku akan tetap terjaga sesuai sasaran yang telah ditetapkan pemerintah.
