Upaya Distan Maluku Tingkatkan Populasi Ternak

  • Whatsapp
banner 468x60

Peningkatan Pengawasan Pemotongan Ternak Betina Produktif

Distan Maluku Luncurkan Aplikasi Vets

AMBON, MG.com – Untuk memenuhi kebutuhan daging sapi di Maluku, perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan populasi temak, salah satunya dengan mengendalikan pemotongan ternak sapi/kerbau betina yang masih produktif. Hal ini dipandang penting, untuk mencegah pemotongan sapi betina bunting atau yang masih produktif.
“Pemotongan sapi atau kerbau bunting atau yang masih produktif, sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 jo Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, memuat pelarangan pemotongan ternak betina produktif,” demikian dikemukakan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku, Ir. Diana Padang, M.Si dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Provinsi Maluku, Hans Suitella dalam pertemuan Sosialisasi Pengendalian Sapi Kerbau Betina Produktif (PSKBP) di Ambon, Kamis (09/05/2019).

Sosialisasi ini kata Padang, perlu dilaksanakan dalam rangka mendukung Program UPSUS SIWAB di seluruh Indonesia.
Padang menjelaskan, kegiatan sosialisasi ini mengingatkan kembali pada kegiatan Pengendalian Sapi Kerbau Betina Produktif (P8P) melalui kegiatan Penjaringan/Penyelamatan Sapi Kerbau Betina Produktif dan Penguatan Sapi Kerbau Betina Bunting yang telah dlaksanakan sejak tahun 2011 hingga 2014 di Maluku.

Menurutnya, dampak dari kegiatan ini cukup signifikan antara lain, terjadi penundaan pemotongan ternak sapi bunting di RPH sebanyak 3.312 ekor serta terjadi kelahiran sebesar 3.446 ekor atau 83.4 persen melampaui target nasional sebesar 70 persen.
“Hasil yang cukup balk ini seyogyanya perlu ditingkatkan lagi ditahun-tahun selanjutnya. Apalagi, saat ini disinyalir secara nasional pertumbuhan temak sapi hanya 0.2 persen per tahun, tentu sangat disayangkan,” katanya.

Untuk itu, kegiatan sosialisasi seperti ini sangat dibutuhkan. “Kita bersyukur dengan adanya kerjasama antara Dirjen PKH Kementerian Pertanian RI dengan Mabes Polri dalam rangka sosialisasi larangan pemotongan sapi betina produktif, sehingga pengendalian pemotongan ternak betina produktif ini dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan,” jelasnya lagi.

Pertemuan ini juga dilakukan dalam rangka bersama lakukan pengawasan terhadap pemotongan sapi / kerbau betina produktif. Untuk itu, diperlukan komitmen bersama untuk kembali mensosialisasikan pengendalian pemotongan betina produktif ini di lingkungan, sehingga hasil dari pertemuan ini dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, Dinas Pertanian Provinsi Maluku meluncurkan Aplikasi VETZ untuk Pelayanan Kesehatan Hewan Berbasis Android di Maluku.
Dalam sambutannya, Padang mengapresiasi inovasi pelayanan kesehatan hewan berbasis android yang dapat diakses seluruh masyarakat di Provinsi Maluku.
“Aplikasi sudah dapat diunduh melalui playstore di setiap smartphone yang dipakai sehinhha mampu menjawab kekurangan tenaga dokter hewan di Maluku, sekaligus mengatasi permasalahan pelayanan kesehatan hewan yang selalu terkendala jarak dan kondisi geografls kita yang terdiri dari pulau-pulau,” katanya lagi.Sementara itu, Ketua Panitia kegiatan tersebut, Gitano Latuheru, S. Pt dalam sambutannya menjelaskan, Pertemuan Sosialisasi Pengendalian Pemotongan Ternak Ruminansia Besar Betina Produktif dilaksanakan selama sehari yakni tanggal 09 Mei 2019 dengan jumlah peserta sebanyak 40 orang yang terdiri dari Polda Maluku,/Babinkamtibmas, Karantina,
Satuan Polisi Pamong Praja, pejagal dan petugas RPH Kota Ambon,.
Kegiatan ini menghadirkan narasumbe antara lain dari Dinas Pertanian Provinsi Maluku

Latuheru menjelaskan, Program Pengendalian Betina Produktif merupakan salah satu program dari Upsus SIWAB yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 48 Tahun 2016 tentang Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting.
“Program ini menjadi bagian panting dari upaya pemerintah melakukan percepatan peningkatan populasi sapi dan kerbau,” katanya menjelaskan.

Dikatakan, temak ruminansia betina produktif merupakan bagian utama dalam upaya pemerintah meningkatkan populasi ternak di Indonesia.
Dengan masih tingginya tingkat pemotongan ternak betina produktif perlu segera diambil kebijakan untuk mencegah pemotongan ternak betina produktif agar jumlah populasinya tidak berkurang/habis dari waktu ke waktu.

Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Petemakan dan Kesehatan Hewan dan Permentan Nomor 48 tahun 2016 tentang upaya khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting Kegiatan Pengendalian Pemotongan Temak Ruminansia Betina Produktif juga didukung oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peljanjian kerjasama antara Direktur Jenderal Peternakan dm Kesehatan Hewan dengan Kepala Baharkam Polri Nomor 09001/HK.230/F/05/2017 dan Nomor B/44/V/2017 Tanggal, 9 Mei 2017 tentang pengendalian  Pemotongan Temak Ruminamia Betina Produktif.
Kegialan ini diharapkan dapat menekan jumlah pemotongan betina produktif. Keberhasilan program ini sangat bergantung seberapa baik koordinasi dan komitmen bersama  dalam upaya mencegah pengendalian pemotongan ternak ruminansian betina produktif. (On)

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60