Diduga, Kadishub SBB Lindungi Mafia Transportasi

Bupati Didesak Bentuk Tim Investigasi

PIRU,Menara Global,Com-Diduga kuat Kepala Dinas Perhubungan Seram Bagian Barat (SBB), sengaja memelihara mafia transportasi di kabupaten itu.

Pasalnya Kepala Dinas Perhubungan, Adjaid tidak pernah lakukan pembinaan terhadap Kepala Seksi Angkutan Darat, Zacharias Renwarin padahal begitu banyak keluhan masyarakat khususnya pengusaha transportasi terkait ulahnya.

Renwarin diduga dengan sengaja memperlambat pengurusan dokumen izin trayek padahal pengusaha telah menyetor sejumlah uang kepadanya.

“Kepengurusan sengaja dipermainkan, bahkan ada yang mengurus izin trayek hingga bertahun-tahun dari yang semestinya 3 hari saja,” kata Hassan salah satu pemilik angkutan umum kepada MenaraGlobal.com di Ambon, Selasa (10/7/2018).

Penelusuran MenaraGlobal.com menemukan permasalahan yang terjadi di Dishub SBB, karena dinas tersebut  dikendalikan ZR.

“Bayangkan ZR sudah sejak tahun 2009 berada di bagian itu  diduga sengaja dipelihara untuk kepentingan tertentu, selain tentunya sebagai balas jasa politik penguasa dengan mengabaikan masyarakat,” tandasnya kesal.

Mestinya, Kadishub SBB peka terhadap keluhan masyarakat.

Bahkan tambahnya, dalam pengurusan izin trayek tersebut Renwarin meminta uang secara bertahap dan bervariasi alias dicicil.

Cicilan tersebut jika ditotalkan mencapai Rp 6 jutaan dengan dalih biaya administrasi. Walaupun sudah menyetor banyak uang namun izin trayek tak kunjung diberikan.

Padahal, biaya pengurusan ixin trayek resmi tidak sampai Rp 2.500.000, dan pengurusannya hanya tiga hari.

Parahnya lagi, setiap kali ada penertiban atau swiping, tanpa sungkan Renwarin menghubungi pemilik angkutan umum meminta sejumlah uang untuk pengamanan Satlantas. “Ini modus yang kerap kali dipraktekan Renwarin untuk mengeruk keuntungan pribadi,” kata Hassan kesal

Hassan berharap Bupati SBB, Mohammad Yassin Payapo segera membentuk tim investigasi khusus menyikapi persoalan ini, karena diduga ada banyak izin trayek aspal (asli tapi palsu) yang dibuat Renwarin.

Misalnya, izin trayek milik orang lain yang difoto copi kemudian dicap basah.

“Kami minta Bupati SBB mempunyai hati nurani dan berpihak kepada rakyat, bentuk tim investigasi khusus menyikapi permainan Zacharias Renwarin,” tegasnya.

Tim investigasi harus dibentuk untuk mengusut kasus ini sebab akibat perbuatan Renwarin berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Selain itu juga, ulah Renwarin menciderai visi dan misi Pemerintah SBB dengan moto “Kasih Bae  SBB” serta menertibkan PNS yang berulah. Selain itu juga, Pemda SBB sementara menggiatkan ‘peningkatan kualitas pelayanan publik’ salah satunya memudahkan masyarakat dalam kepengurusan administrasi.  (tim)

 

 

Tinggalkan Balasan