NAMBON,MG.com– Inflasi di Provinsi Maluku pada Mei 2026 tercatat tetap terkendali dan berada dalam rentang sasaran inflasi nasional. Berdasarkan data Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, inflasi bulanan (month to month/mtm) mencapai 0,93 persen, meningkat dibandingkan April 2026 yang mengalami deflasi sebesar 0,17 persen.
Secara tahunan (year on year/yoy), inflasi Provinsi Maluku tercatat sebesar 3,27 persen. Angka tersebut masih berada dalam target inflasi nasional sebesar 2,5±1 persen dan lebih tinggi dibandingkan inflasi bulan sebelumnya yang sebesar 3,13 persen serta tingkat inflasi nasional yang mencapai 3,08 persen.
Bank Indonesia Maluku menjelaskan bahwa inflasi pada Mei 2026 terutama didorong oleh kenaikan harga pada kelompok makanan, minuman dan tembakau, serta kelompok transportasi.
“Capaian inflasi bulan ini utamanya bersumber dari Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau serta Kelompok Transportasi dengan andil inflasi (mtm) masing-masing sebesar 0,66 persen dan 0,21 persen,” demikian keterangan resmi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku yang diterima, Selasa (2/6/2026).
Pada kelompok makanan, minuman dan tembakau, inflasi dipicu oleh kenaikan harga sejumlah komoditas perikanan, seperti ikan layang, ikan tongkol, dan ikan cakalang. Kenaikan harga terjadi setelah komoditas tersebut mengalami deflasi selama dua bulan berturut-turut.
Menurut Bank Indonesia, kondisi cuaca menjadi faktor utama yang memengaruhi pasokan ikan di pasar.
“Kondisi tersebut dipengaruhi oleh peningkatan tinggi gelombang dan curah hujan yang secara historis terjadi pada bulan Mei, sehingga menghambat aktivitas penangkapan serta menekan pasokan ikan tangkap di pasar,” jelas BI Maluku.
Selain itu, kelompok transportasi juga memberikan andil terhadap inflasi, terutama akibat kenaikan tarif angkutan udara. Peningkatan tarif dipengaruhi oleh pemberlakuan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 1041 Tahun 2026 mengenai biaya tambahan (surcharge) akibat fluktuasi harga bahan bakar pada penerbangan domestik kelas ekonomi.
Meski demikian, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Maluku terus memperkuat berbagai langkah pengendalian inflasi melalui program Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS).
Bank Indonesia menyatakan upaya pengendalian inflasi akan terus dilakukan melalui penguatan empat pilar utama pengendalian inflasi atau 4K, yakni ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
“Upaya pengendalian inflasi komoditas pangan akan terus disinergikan secara berkelanjutan bersama TPID sepanjang tahun 2026,” ujar BI Maluku.
Sejumlah langkah yang akan dilakukan antara lain pelaksanaan Gerakan Pangan Murah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, inspeksi pasar menjelang Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah, optimalisasi layanan penyeberangan ASDP untuk memperlancar distribusi barang, serta penguatan koordinasi TPID dalam mengantisipasi dampak El Niño.
Plt Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, Surya Alamsyah, menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan akan terus diperkuat guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat di Maluku sepanjang tahun 2026.()
