Komisi III DPRD Provinsi Maluku dan Panca Karya Bahas Pembukaan Jalur Pelayaran Baru

  • Whatsapp
banner 468x60
 Ambon,MG.com – Komisi III DPRD Provinsi Maluku menggelar rapat koordinasi dengan Perusahaan Daerah Panca Karya guna membahas pembukaan jalur pelayaran baru yang selama ini belum terlayani dengan baik oleh Kapal Muatan Ferry (KM Ferry).

Dalam pertemuan yang berlangsung di Rumah Rakyat Karang Panjang Ambon, Rabu (22/01/2025), anggota Komisi III DPRD Maluku, Rovik Akbar Afifudin, mengungkapkan bahwa terdapat lima jalur pelayaran yang diusulkan, ditambah dengan dua jalur tambahan. Jalur-jalur ini telah disampaikan kepada ASDP dan Dinas Perhubungan untuk ditindaklanjuti.

“Jalur baru ini nantinya akan disediakan oleh Pemerintah Pusat melalui proses tender yang dapat diikuti oleh Perusahaan Daerah Panca Karya, ASDP, serta perusahaan pelayaran swasta,” ujar Rovik.

Rovik menjelaskan bahwa saat ini terdapat 10 kapal yang tersedia, namun satu kapal telah dikembalikan ke Lelemuku, sehingga tersisa sembilan kapal. Dari jumlah tersebut, delapan kapal dalam kondisi operasional, di mana lima kapal mendapat subsidi pemerintah dan tiga kapal beroperasi secara komersial.

Salah satu isu penting yang dibahas dalam rapat adalah mengenai subsidi serta proses doking kapal. Doking menjadi syarat utama agar kapal dapat berlayar di jalur-jalur baru yang akan dibuka.

Meski pemerintah telah memberikan subsidi untuk doking, terdapat perbedaan perhitungan antara pemerintah dan kondisi di lapangan yang perlu diselesaikan oleh perusahaan. “Ini menjadi perhatian khusus agar operasional kapal tidak terhambat,” tambah Rovik.

Menanggapi pertanyaan mengenai kapal KM Bahtara Nusantara yang melayani rute Banda dan Tual namun belum beroperasi, Rovik menegaskan bahwa kapal tersebut dalam kondisi siap melayani, tetapi harus menjalani doking terlebih dahulu sebelum dioperasikan.

Sementara itu, terkait usulan dari kabupaten mengenai pengoperasian KM Tanjung Sole untuk mengisi kekosongan lintasan Loliama, Rovik menyatakan bahwa perhitungan masih dilakukan untuk memastikan rute tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi perusahaan.

Dalam mendukung jalur-jalur pelayaran baru ini, pemerintah juga terus membangun dermaga di beberapa lokasi. Namun, dermaga yang sudah ada akan dimanfaatkan terlebih dahulu. Jika diperlukan tambahan infrastruktur, usulan pembangunan dermaga baru akan diajukan.

Proses pengajuan jalur baru sendiri dimulai dari tingkat Kabupaten, diteruskan ke Provinsi, hingga akhirnya ke Pemerintah Pusat.

Dengan koordinasi yang terus dilakukan antara Pemerintah Daerah dan Pusat, diharapkan pembukaan jalur-jalur baru ini dapat meningkatkan pelayanan transportasi laut serta aksesibilitas bagi masyarakat Maluku.

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60