Namlea, MG.com – Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pulau Buru, Muhtadi bakal tindaklanjuti laporan resmi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Namlea pada tanggal 5 Maret 2021, terkait tunjangan sertifikasi dan non sertifikasi guru- guru yang belum dibayar di Kabupaten Buru.
Demikian dikatakan Kajari Buru Kepada wartawan di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Buru, Rabu (24/03/2021).
“Terkait laporan sertifikasi dan non sertifikasi guru yang dilaporkan HMI Cabang Buru, kami siap mencari Informasi di lapangan,” katanya.
Dikatakan, pembayaran sertifikasi dilakukan setiap tiga bulan berjalan, namun pembayaran tunjangan non sertifikasi guru dilakukan sebelum pembayaran tunjangan sertifikasi guru, pihak Pemerintah Daerah (Pemda) setempat lebih awal dapat mengajukan lewat Kemendiknas di Jakarta dan berapa besar jumlah nominal uang yang dibutuhkan para guru yang berhak menerima sertifikasi tersebut di kabupaten ini,” katanya.
Ditambahkan, untuk yang berhak menerima tunjangan sertifikasi guru bukan saja di Kabupaten Buru tetapi, juga kebutuhan tunjangan guru ini semuanya di Maluku, termasuk wilayah Indonesia Timur, pemerintah setempat akan mengusulkan lewat Kemendikna.
“Olehnya itu laporan HMI, sudah disampaikan kepada anggota kami untuk dapat meninjau kembali informasi di lapangan,” kata Muhtadi.
Ditempat terpisah Ketua HMI cabang Namlea, M. Indirwan Souwakil menuturkan, laporan resmi yang disampaikan kepada Kajari Buru pada tanggal 5 Maret, isinya yaitu, dapat menindaklanjuti tunjangan sertifikasi dan non sertifikasi guru- guru yang belum terbayar.
“Bilamana laporan Kami tidak ditindaklanjuti pihak Adiyaksa secara tegas maka kami akan akan melakukan aksi besar- besaran, karena perjuangan HMI bukan untuk kepentingan kamu, akan tetapi perjuangan ini untuk kepentingan kebutuhan guru yang akan membiayai anaknya sekolah, baik itu ditingkat SD, SMP, SMA maupun di Perguruan Tinggi” Kata Ketum HMI Namlea (AK).
