September bagi sebagian masyarakat merupakan bulan untuk mengingat berbagai peristiwa sejarah, termasuk persoalan hak asasi manusia dan tragedi kemanusiaan yang hingga kini masih menjadi bagian dari ruang diskusi publik. Istilah September Hitam kemudian digunakan oleh sejumlah kelompok masyarakat sipil sebagai momentum untuk menyampaikan ingatan, kritik, dan tuntutan terhadap penyelesaian berbagai persoalan tersebut.
Menghormati ingatan sejarah dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi. Namun, ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan: jangan sampai momentum untuk mengingat sejarah justru dimanfaatkan untuk membangun kemarahan yang berujung pada kekerasan, perusakan, atau gerakan massa yang anarkis.
Kritik boleh keras. Aspirasi boleh disampaikan dengan tegas. Tetapi kekerasan bukan jalan penyelesaian.
Jangan Biarkan Aspirasi Dibajak Provokasi
Pengalaman berbagai aksi massa menunjukkan bahwa sebuah gerakan dapat berubah arah ketika ruang penyampaian aspirasi dipenuhi informasi yang tidak terverifikasi, provokasi, atau ajakan konfrontatif.
Pada Agustus 2026, misalnya, Jakarta mengalami rangkaian peristiwa setelah aksi demonstrasi yang kemudian berkembang menjadi kericuhan. Pemerintah menyatakan proses penanganan hukum harus dilakukan secara objektif dan berdasarkan bukti, sementara masyarakat juga diingatkan agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi.
Pelajaran tersebut perlu menjadi perhatian menjelang berbagai momentum sosial pada September.
Jangan sampai persoalan sejarah yang seharusnya dibicarakan secara kritis justru dikemas menjadi narasi kebencian. Jangan sampai perbedaan pandangan dipakai untuk membenturkan kelompok masyarakat. Dan jangan sampai massa yang datang untuk menyampaikan aspirasi akhirnya terseret tindakan yang merugikan masyarakat lain.
Momentum September Hitam harus tetap menjadi ruang untuk mengingat dan berdialog, bukan ruang untuk melampiaskan kemarahan secara destruktif.
Masyarakat Berhak Bersuara, Pemerintah Wajib Mendengar
Menolak aksi anarkis bukan berarti menolak kritik.
Justru sebaliknya, kritik yang disampaikan secara terbuka dan bertanggung jawab harus mendapatkan ruang. Masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan persoalan yang mereka anggap penting. Pemerintah memiliki kewajiban untuk mendengar, memberikan penjelasan, dan mencari penyelesaian atas persoalan yang dapat ditindaklanjuti.
Karena itu, yang perlu diperkuat adalah forum komunikasi dua arah antara masyarakat dan pemerintah.
Forum tersebut tidak boleh sekadar menjadi acara seremonial. Masyarakat harus dapat menyampaikan persoalan secara langsung, sementara pemerintah memberikan tanggapan dan menjelaskan langkah yang dapat dilakukan.
Model komunikasi seperti ini telah dilakukan melalui sejumlah forum pemerintah dengan organisasi masyarakat sipil. Komnas HAM juga terus membuka ruang partisipasi publik dalam pembahasan berbagai persoalan HAM. Bahkan, pada 2026 DKI Jakarta disepakati menjadi tuan rumah rangkaian Hari HAM Sedunia, dengan kegiatan yang diarahkan untuk mengomunikasikan nilai-nilai HAM kepada masyarakat secara edukatif.
Artinya, ruang dialog sebenarnya tersedia dan perlu terus diperkuat.
Jangan Sampai Jalanan Menjadi Satu-satunya Ruang Aspirasi
Demonstrasi adalah salah satu bentuk penyampaian pendapat. Tetapi demonstrasi tidak harus menjadi satu-satunya saluran untuk menyampaikan persoalan.
Ada ruang audiensi, diskusi publik, forum konsultasi, organisasi masyarakat, kampus, media, maupun berbagai kanal pengaduan pemerintah.
Semakin banyak kanal komunikasi yang efektif, semakin kecil kemungkinan persoalan menumpuk tanpa penyelesaian hingga akhirnya meledak dalam bentuk konflik.
Karena itu, pemerintah juga perlu memastikan bahwa forum komunikasi dengan masyarakat berjalan terbuka dan responsif. Aspirasi yang masuk harus dicatat, dibahas, dan apabila memungkinkan diberikan tindak lanjut yang dapat diketahui masyarakat.
Di sisi lain, masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk menggunakan ruang tersebut secara konstruktif.
Anak Muda Jangan Menjadi Korban Provokasi
Sebagai bagian dari generasi milenial, saya melihat kelompok muda memiliki posisi penting dalam menjaga agar momentum September tetap berada dalam ruang dialog.
Anak muda adalah salah satu kelompok yang paling aktif menggunakan media sosial. Karena itu, kita juga harus menjadi kelompok yang paling kritis terhadap informasi yang beredar.
Jangan langsung membagikan video yang belum jelas sumbernya. Jangan mudah percaya pada potongan informasi yang tidak memiliki konteks. Jangan ikut menyebarkan ajakan yang mendorong kebencian atau kekerasan.
Perbedaan pendapat tidak harus berakhir dengan permusuhan.
Kritik terhadap pemerintah tidak harus berubah menjadi kebencian terhadap negara. Sebaliknya, pemerintah juga tidak boleh memandang setiap kritik sebagai ancaman.
Masyarakat yang kritis tetap dapat mencintai negaranya. Pemerintah yang terbuka tetap dapat mempertahankan kewibawaannya. Keduanya dapat bertemu dalam ruang dialog.
September Harus Menjadi Momentum Refleksi, Bukan Kerusuhan
Bagi saya, inti dari memperingati September Hitam bukanlah bagaimana membuat massa sebanyak mungkin turun ke jalan, melainkan bagaimana sejarah dapat dipelajari agar kesalahan masa lalu tidak berulang.
Kita dapat mengenang korban. Kita dapat menuntut penyelesaian persoalan HAM. Kita dapat mengkritik kebijakan pemerintah. Kita dapat melakukan demonstrasi dan menyampaikan pendapat.
Tetapi semuanya harus dilakukan secara damai dan bertanggung jawab.
Tidak boleh ada kekerasan. Tidak boleh ada perusakan fasilitas umum. Tidak boleh ada penganiayaan. Tidak boleh ada provokasi yang mengubah perbedaan pendapat menjadi permusuhan antarkelompok.
Sebab ketika sebuah gerakan berubah menjadi anarkis, substansi aspirasi justru berisiko tertutup oleh kerusuhan. Masyarakat yang tidak terlibat juga dapat menjadi korban, sementara persoalan yang sejak awal ingin diperjuangkan kehilangan ruang untuk dibicarakan secara rasional.
Karena itu, mari kita jadikan September sebagai momentum mengingat sejarah, menyampaikan aspirasi, dan membangun komunikasi dua arah.
Masyarakat memiliki suara. Pemerintah memiliki kewajiban untuk mendengar. Pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk menjawab dan menjelaskan.
Jika ada persoalan, mari bicarakan. Jika ada kritik, mari dengarkan. Jika ada kebijakan yang perlu diperbaiki, mari cari jalan keluarnya melalui mekanisme yang tersedia.
Jangan biarkan September Hitam berubah menjadi September yang penuh kekerasan. Jadikan ia momentum untuk belajar dari sejarah, menjaga ruang demokrasi, dan membangun dialog yang lebih sehat antara masyarakat dengan pemerintah.
Karena menyampaikan aspirasi dengan tegas tidak harus dengan kekerasan, dan memperjuangkan keadilan tidak harus dengan membuat Jakarta menjadi kacau.
