Gubernur Maluku Tolak Legalkan Produksi Miras Tradisional

  • Whatsapp
banner 468x60

Samlooy : Pernyataan Tidak Bijak dan Populis

AMBON, MG.com – Dorongan untuk melegalkan produksi minuman beralkohol tradisional Maluku ‘sopi’ ditentang orang nomor satu di provinsi ini.
“Jangan lagi ada yang mengatakan ingin melegalkan sopi. Jangan bandingkan Maluku dengan Nusa Tenggara Timur (NTT), Manado dan Bali. Maluku ini lain dan merupakan laboratorium perdamaian antar umat beragama,” tegas Gubernur Maluku, Irjen. (Pol). Murad Ismail kepada wartawan usai deklarasi “Maluku Cinta Damai” yang berlangsung di monumen Gong Perdamaian, Ambon, Jumat (28/6/2019).

Murad menilai, sopi tidak pernah membawa keuntungan, namun cenderung membawa warga ke hal-hal yang buruk.
“Dulu waktu saya menjadi Kapolda Maluku, jika ada anak buah saya yang mengkonsumsi sopi, maka saya akan memutasikan mereka ke “tempat jin buang anak”. Akhirnya apa, Maluku damai sampai saat ini,” katanya yakin.

Pernyataan ini menuai pro dan kontra.
Salah satu pegiat media dan juga pengacara, Ronny Zadrach Samlooy turut mengkritisi persoalan ini.
Persoalan sopi pada kacamata Samlooy bukan upaya melegalkan atau tidak, tapi mengacuh pada UUD 1945 yakni negara wajib melindungi segenap masyarakat beserta kearifan lokalnya.

“Beta tidak mengatakan kalau sopi bagian dari kearifan lokal, tapi mengacuh pada kenyataan bahwa sopi telah diakui sebagai warisan budaya oleh dunia internasional seperti sagu maka pendekatan soal sopi tidak harus dilakukan secara represif,” katanya.

Bahkan tambahnya, dalam Peraturan Presiden, Menteri Perindustrian, Kepala Balai POM ada yang mengatur soal minuman tradisional beralkohol, misalnya tuak, arak bali, moke, cap tikus dan sopi.

Menurut Samlooy, masalah sopi bukan soal melegalkan atau tidak namun bagaimana pemerintah daerah menyiapkan solusi. Pemerintah harus berpikir lugas menyangkut masalah ini.
“Artinya, jangan ada anarsir-anarsir kepentingan kelompok dan golongan, ini harus dikesampingkan,” ingatnya lagi.

Samlooy memberi contoh, masyarakat MBD sebagai daerah dengan jumlah petani pembuat sopi terbesar merupakan masyarakat yang ada di Maluku yang juga bagian dari Indonesia.
Yang dibutuhkan saat ini tambah Samlooy, pemerintah menyiapkan solusi dan produksi sopi tidak dibasmi secara reprensif.

“Pemerintah misalnya, membangun pabrik alkohol atau memperkenalkan produksi lain dari pohon enau dan koli, sebab sopi atau miras tradisional telah ada sejak zaman dulu dan tidak bisa dimusnakan. Yang dituntut dari masyarakat saat ini, apakah Pemerintah mampu menyediakan jalan keluar ?” katanya.

Kadar alkohol dari sopi lanjut Samlooy, bisa diatur dan distribusinya bisa terpantau asal ada pabrik yang bekerja sama dengan perusahaan besar. Bahkan sopi berpotensi untuk dieksport.
Samlooy menilai, pernyataan Gubernur Maluku yang tidak ingin melegalkan produksi sopi bukan pernyataan yang bijak.

“Padahal, selaku pemimpin daerah harus mengeluarkan pernyataan yang mengayomi. Tidak boleh melukai perasaan masyarakat, sebab mereka adalah bagian dari masyarkat Indonesia. Pernyataan pimpinan daerah harus lebih populis yang disertai dengan solusi atau jalan keluar,” katanya kecewa.

Mestinya ada upaya untuk meningkatkan kualitas miras tradisional ini agar mampu bersaing dengan miras tradisional negara lain misalnya, sake dari Jepang, Soju dari Korea Selatan, dan Baiju dari China. (on)

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60