Angka Kemiskinan Maluku Naik Signifikan

AMBON, MG.com – Hasil rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku ternyata terjadi penambahan jumlah penduduk miskin di Maluku dari angka 317.690 orang pada Maret 2019 menjadi 319.510 pada September 2019.
Data ini menampar telak wajah Pemerintah Provinsi Maluku.
Jumlah penduduk miskin di Maluku mengalami kenaikan mendekati 1 persen selama kurun waktu 6 bulan.

Menyikapi hal tersebut, Ketua DPRD Maluku, Drs. Lucky Wattimury menjelaskan,
salah satu bagian penting dari kerja pemerintah dibawa komando Gubernur Maluku, Murad Ismail adalah mengurangi angka kemiskinan.
“Pemerintahan saat ini baru memulai dengan APBD tahun 2020 dengan program-program perioritas yang sudah dibicarakan dan sudah dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), lima tahunan, telah diproyeksikan tiap tahun dan sudah dibicarakan di DPRD.
Kami berharap dengan program yang telah ada ini angka kemiskinan bisa diturunkan setiap tahun sebagaimana yang direncanakan,” katanya kepada wartawan di Kantor DPRD Maluku, Karang Panjang-Kota Ambon, Kamis (16/01).

Menurut Wattimury, jika saat ini berdasarkan data BPS ada kenaikan kemiskinan di Maluku, maka ini menjadi masukan, catatan bagi DPRD Maluku untuk mendesak Pemerintah Daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terutama yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat, untuk lebih efektif melakukan tugas-tugas di lapangan sehingga angka kemiskinan bisa diturunkan.
“Gubernur Maluku saat ini sering mengingatkan bahwa kerja kita bukan pada prosesnya tapi pada hasilnya.
Artinya program yang disusun jangan asal jalan tapi hasilnya apakah dinikmati masyarakat atau tidak, manfaatnya ke masyarakat seperti apa kalau itu bisa diperhatikan maka otomatis dampaknya bagi pengurangan kemiskinan,” jelasnya.

Hal itu, tambah Wattimury, berulang kali ditekankan gubernur dan DPRD Maluku akan memberikan perhatian.
Karena itu, dalam program pengawasan, DPRD tidak sedang melihat bagaimana pekerjaan satu proyek tapi dampak dari proyek itu bagi masyarakat sekitar seperti apa.
Itu tambahnya akan diperhatikan sebab jika tidak diperhatikan, nanti uang banyak habis percuma, keluar untuk kegiatan macam-macam tetapi dampak bagi masyarakat misalnya mengurangi angka kemiskinan atau menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi angka pengangguran, sama sekali tidak ada. “Karena itu sekali lagi, kami akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah kalau perlu langsung dengan gubernur membicarakan hal ini untuk ditindaklanjuti di APBD 2020 dan tahun-tahun yang akan datang,” tegasnya.

Wattimury menjelaskan, kemiskinan merupakan penyakit sosial karena itu harus ditangani secara proporsional dan cepat.
Ditekankan, jika masalah kemiskinan tidak tertangani dengan baik maka akan menimbulkan banyak masalah sosial lain misalnya, perkelahian, pencurian dan sebagainya karena orang frustasi.
Oleh karena itu langkah yang pasti diambil akan diarahkan secepatnya ke Pemerintah Daerah dan DPRD Maluku, bertanggungjawab mengkonsultasikannya dengan Pemda
“Mudah-mudahan dalam waktu yang singkat kita bisa koordinasikan hal ini dan mengambil langkah seperti apa,” kata Wattimury. (On)  man

Tinggalkan Balasan