Rahakbauw Ingatkan Kader Tidak Bernafsu Kuda Namun Miliki Tenaga Manusia
AMBON,MG.com – Banyak kader Partai Golkar yang bernafsu menjadi pimpinan DPRD tanpa mempertimbangkan kualitas dan kemampuan diri, belum memahami persyaratan untuk menjadi pimpinan DPRD lantaran baru satu periode teyapi memaksakan diei mwnjadi Ketua DPRD Kota Ambon.
“Saya melihat banyak kader yang punya nafsu kuda tetapi tenaga manusia
bernafsu untuk menjadi pimpinan DPRD tetapi tidak didukung dengan kualitas diri, ada yang tidak punya persyaratan untuk menjadi pimpinan DPRD karena baru satu periode tetapi memaksakan diri untuk pingin jadi Ketua DPRD Kota Ambon,” kata
Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD Partai Golkar Provinsi Maluku, Richard Rahakbauw, kepada wartawan, di Kantor DPRD Maluku, Kamis (29/8/2019).
Dikatakan, Partai Golkar mempunyai pengalaman menentukan pimpinan DPRD tetapi setelah menjadi pimpinan DPRD, tidak pernah bicara, tidak pernah pimpin rapat sampai masa periode selesai.
“Ini politik tentunya berkaitan dengan kepentingan partai dan kepentingan rakyat, bagaimana dia bisa berupaya agar kepentingan partai dan kepentingan rakyat bisa diakomodir, karena itu juga sudah saya sampaikan dalam rapat resmi agar betul-betul kita melakukan seleksi terhadap calon pimpinan asal Partai Golkar,” tegasnya.
Permasalahan ini tambah Rahakbauw, harus didudukan secara proporsional dan profesional serta memiliki kapasitas diri, itu penting sebab Golkar sekarang ini berbeda dari Golkar tahun-tahun lalu, dimana suara Partai Golkar semakin menurun.
Untuk diketahui, pembahasan calon pimpinan DPRD di empat kabupaten/kota dan Provinsi Maluku, dilangsungkan di Hotel The Natsepa, Jumat (30/08/2019).
Pejabat dari DPP Golkar yang menghadiri rapat pleno tersebut yakni Ketua Bidang Organisasi DPP Partai Golkar, Taufik Hidayat.
Jabatan pimpinan DPRD yang dipegang kader Golkar antara lain, Kabupaten Buru, Buru Selatan (Bursel), Seram Bagian Timur (SBT) dan Kota Ambon serta Provinsi Maluku.
“Proses seleksi penempatan pengusulan calon dari DPRD kabupaten/kota sudah dilakukan oleh tim verifikasi pimpinan DPRD dan itu sudah dilakukan beberapa waktu lalu termasuk didalamnya pimpinan Provinsi Maluku,” ungkapnya.
Dijelaskan, dalam pertemuan akan disampaikan kualitas dari para anggota DPRD terpilih dan bagi pimpinan kabupaten/kota, harus selektif karena yang direkomendasikan menjadi pimpinan DPRD adalah kader berkualitas, tidak bisa menggunakan pendekatan tertentu.
“Partai Golkar merupakan partai tua yang sudah pernah berkuasa selama 32 tahun tentunya punya kader-kader yang berkualitas, sehingga untuk periode 2019-2024 ini, kita berkomitmen mengembalikan marwah partai dan kejayaan Partai Golkar, maka salah satu indikator untuk menentukan keberhasilan kita adalah bagaimana upaya dan kerja keras dari Partai Golkar agar mendorong keputusan DPP, ditujukan kepada calon pimpinan DPRD yang memiliki prestasi, dedikasi, disiplin, kualitas dan tidak tercela (PD2TA),” tandasnya.
Ditegaskan, pimpinan DPRD yang direkomendasikan harus benar-benar pimpinan yang berkualitas, jangan didorong karena sesuatu hal dan punya hubungan kedekatan lalu ditetapkan sebagai pimpinan DPRD.
“Dia harus punya kualitas bukan hanya karena like is like atau suka atau suka, menggunakan pendekatan ras maupun agama karena jika pendekatan seperti itu yang kita lakukan maka akan dijadikan sebagai lolucon politik,” cetusnya.
Rahakbauw menegaskan, khusus untuk pimpinan DPRD Kota Ambon, yang merupakan pusat dan jantung ibukota provinsi harus disiapkan dengan baik karena masa depan Kota Ambon periode berikutnya ada di Ketua DPRD Kota Ambon.
“Ini jabatan Ketua DPRD bukan ketua fraksi atau ketua komisi, bahkan untuk menjadi ketua komisi juga harus berproses, minimal dia harus menjadi pimpinan komisi tetapi jika belum pernah memimpin dan didorong untuk menjadi Ketua DPRD maka pasti dirinya tidak berkualitas sebab memimpin DPRD harus pahami keinginan para anggota yang datang dari latar pikiran yang berbeda-beda, yang tentunya juga kepentingan yang berbeda dan partai yang berbeda pula,” katanya.
Menjadi Ketua DPRD harus mampu mengakomodir semua pikiran untuk disatukan dalam satu rekomendasi DPRD, itu berarti melibatkan pimpinan dan anggota DPRD. (On)
