Tak Beroperasi, Pengelola KMP Klaim Dana Subsidi

Yeremias : Pengelola KMP Harus Diaudit

AMBON, MG.com – Tidak terserapnya dana subsidi yang dikucurkan ke pengelola Kapal Motor Penyeberangan (KMP) yakni BUMD mengakibatkan sejumlah dana subsidi Kementerian Perhubungan ke Maluku dikembalikan.

Dan yang membingungkan adanya klaim subsidi dari BUMD pengelola KMP padahal armada yang dikelola tidak beroperasi.
Dan klaim subsidi tersebut diperhatikan dan dibayar.
Adanya dugaan kecurangan klaim tersebut terungkap saat dilakukan rapat kerja Kokisi C bersama Balai Pelaksana Tranaportasi Darat (BPTD) Wilayah XXIII Maluku bersama mitra di ruang Komisi C DPRD Maluku, Senin (17/06/2019).

Kepada wartawan usai pertemuan dimaksud, Ketua Komisi C, Anos Yeremias bertekad menelusuri aliran subsisi tersebut lantaran anggaran yang dikucurkan cukup besar.
“Itu uang rakyat, harus dikembalikan kepada rakyat. Nah, solusinya, kita minta dilakukan audit, agar diketahui duit itu ke mana,” tuturnya

Untuk itu, DPRD Provinsi Maluku meminta lembaga terkait mengaudit dana subsidi KMP yang beroperasi di Maluku.

Menurut Ketua Komisi C DPRD Maluku Anos Yermias, audit dana subsidi ini perlu dilakukan, agar masyarakat bisa mengetahui sejauh mana dana itu dimanfaatkan.

Pasalnya, tahun 2016 sesuai laporan ada KMP yang realisasi dana subsidi 82 persen tetapi KMP tidak berjalan dengan baik.

Belum lagi adanya pengurangan dana subsidi, lantaran tidak maksimal terserapnya dana subsidi itu.
“Seharusnya, dimaksimalkan, itu saja sudah untung. Itukan sudah disubsidi. Pertanyaannya, sudah disubsidi sekian banyak tapi kok tidak menguntungkan. Nah, berdasarkan hasil rapat, maka Komisi C akan mengeluarkan rekomendasi,” kata Yermias.

Selain itu tambah Yeremias, ada BUMD yang kesulitan, ada BUMD mengapresiasi, dan mengklaim, jika subsidi berjalan lancar. “Pertanyaannya, jika klaim subsidi lancar, kenapa pelayanan tidak maksimal ?” tanya Yeremias.

Menyikapi hal itu, kata Yermias lagi, DPRD perlu mengawasi, agar publik mengetahui pemanfaatan subsidi guna menghindari adanya penyalahgunaan dalam penggunaan anggaran.
“Makanya kami mendorong dilakukan audit,” tandasnya. (On)

Tinggalkan Balasan