Kebakaran Jenggot, Bappeda Buru Ancam Adukan Media ke Dewan Pers

Pemred N25NEWS : Silahkan

NAMLEA, MG.com – Kepala dan Sekretaris Bappeda Buru kebakaran jenggot setelah kebobrokan instansi ini pada pelaksanaan MTQ Provinsi Maluku disentil media online N25News.

Bahkan, Kepala dan Sekretaris Bappeda Buru mengancam akan mengadukan mediaonline N25 News ke Dewan Pers.

Berita yang diberi judul “Diduga Dana MTQ Maluku Tahun 2019 dimarkup, Jaksa diminta audit Kepala Bappeda dan Sekertaris” membuat Kepala Bappeda dan Sekretaris yang awalnya sangat susah dihubungi tiba-tiba mengancam akan melaporkan media tersebut.
Mereka menuding berita tersebut tidak berimbang dan terkesan memfitnah dan mencemarkan nama baik Kepala Bappeda Kabupaten Buru, M.Najib Hentihu dan Sekertaris Bappeda, Ulfairah Bin Tahir.

N25NEWS dalam pemberitaannya mengungkapkan, anggaran MTQ Maluku ke-XXVIII lebih dari Rp 46 miliar sebagiannya dikelola Bapeda antara lain, untuk proyek penanaman rumput dilokasi arena utama MTQ sebesar Rp 500 juta, biaya peliputan media sebesar Rp 300 juta lebih, termasuk biaya okomodasi dan transpotasi.

Menanggapi hal itu, Sekertaris Bappeda Buru, Ulfairah Bin Tahir, mengaku telah berkonsultasi dengan pimpinan dan akan mengadukan isi berita N25NEWS ke Dewan Pers di Jakarta dalam waktu dekat ini.
“Pimpinan telah beri petunjuk selesai MTQ kita akan mengadu ke Dewan Pers,”jelas Ulfairah Bin Tahir kepada awak media di Namlea, Senin (17/6).

Ditegaskan, bahwa anggaran MTQ dari APBD II Buru untuk penyelenggaraan ditangani langsung oleh Panitia MTQ dan nilainya hanya Rp.10 milyar ditambah dari Pemerintah Propinsi Maluku yang menganggarkan dana ke panitia Rp. 2,5 milyar.
Sedangkan fisik proyek di arena Utama pembukaan MTQ, dananya bersumber dari APBD II TA 2018 dan TA 2019 mencapai Rp 19 milyar lebih, juga bukan dikelola oleh Bappeda, tapi proyeknya melalui OPD Dinas PUPR Kabupaten Buru.
Berikutnya, soal tuduhan proyek rumput di arena MTQ senilai Rp.500 juta yang diopinikan tidak dikerjakan oleh pihak ketiga, melainkan dikelola langsung oleh Bappeda dengan mewajibkan PNS membawa rumput agar ditanam di lokasi proyek.
Sekali lagi, Ulfairah menegaskan semua itu fitnah. Karena proyek rumput itu satu paket dalam kontrak induk antara pemilik proyek Dinas PUPR dengan rekanan PT Cipta Inti Persada.”Bappeda tidak tahu menahu apalagi pegawainya disuruh membawa rumput agar ditanam di sana,”tangkis Ulfairah.

Sementara itu, Pemimpin Redaksi N25NEWS, Pieter Kastanya mempersilahkan Bappeda Buru menempuh jalur tersebut.
“Silahkan, jika Bappeda Buru mau melaporkan N25NEWS ke Dewan Pers, itu hak mereka, namun ada mekanisme yang mesti ditempuh sesuai UU Pers,” katanya tenang. (an)

Tinggalkan Balasan