Astaga, Pencemaran Gunung Botak 300 PPm

AMBON, MenaraGlobal.com-Pencemaran di kawasan Gunung Botak di Pulau Buru masuk pada tahap memprihatinkan yakni 300 PPm dari yang diizinkan 0,01 PPm.

Demikian dikatakan Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Ir. Martha Nanlohy, MT saat menggelar konfrensi  pers di Kantor Dinas ESDM Provinsi Maluku, (19/7/2018).

“Ini hasil penelitian tim ahli lingkungan Unpatti yang bisa dipertanggungjawabkan,” terang alumni Fakultas Teknik  Universitas Hasanudin ini.

Nanlohy menjelaskan, tingkat pencemaran lingkungan awal tahun 2015 telah mencapai lebih dari 276 PPm.

Padahal, khusus untuk lingkungan yang diizinkan  hanya 0,01 PPm. Setelah dilakukan penataan lingkungan oleh PT BPS, angka tersebut turun menjadi 96 PPm.

“Namun setelah adanya serbuan penambang ilegal, maka pada Desember 2017, pencemaran lingkungan di lokasi tersebut mencapai 300 PPm,” katanya prihatin.

Dikatakan, tim kajian lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku dan Unpatti akan ke lokasi Gunung Botak mengambil sample untuk diteliti guna memperoleh data akurat yang bisa dipertanggungjawabkan, terkait tingkat pencemaran lingkungan di kawasan Gunung Botak.

Tim ini difasilitasi Dinas ESDM Maluku untuk mensosialisasikan permasalahan ini kepada tokoh-tokoh adat dan warga serta mengambil sample ulang. “Setelah tim kembali ke Ambon dan telah mengantongi hasil penelitian maka kami akan lakukan rilis resmi khusus persoalan ini untuk dipublikasikan lagi,” jelasnya.

Menurut Nanlohy, saat ini jumlah penambang ilegal di kawasan Gunung botak mencapai lebih dari 15.000 orang.

“Data ini menurut penjelasan tokoh-tokoh adat yang datang menemui kami. Bisa dibayangkan, dulu di lokasi Gunung Botak masih ada tanah, pohon namun saat ini yang ada hanya tenda biru. Kami punya video untuk diputar tapi saat lihat videonya terputus-putus jadi kami meminta yang baru agar bisa diputar pada pertemuan  seperti ini,” jelasnya.

Pihaknya akan melaksanakan penertiban di lokasi tersebut setelah peringatan HUT RI 17 Agustus 2018.

“Kami berharap, penertiban berjalan lancar tanpa kekerasan. Untuk itu kami meminta bantuan warga melalui tokoh-tokoh adat agar mensosialisasikan hal ini kepada penambang secara kekeluargaan,” harap Nanlohy. (On)

 

 

 

Tinggalkan Balasan