DPRD SBB Bahas Empat Ranperda Jadi Perda

PIRU,MenaraGlobal.com – Diakhir tahun 2017, DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) berhasil membahas empat Ranperda baru menjadi Perda. Ke empat Ranperda tersebut, masing-masing, Ranperda Bangunan Gedung, Ranperda Kawasan Tanpa Rokok, Ranperda Penyertaan Modal PT. Bank Maluku-Maluku Utara dan Ranperda Perubahan atas Perda nomor 4 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah.

Ranperda Bangunan Gedung menjadi kebutuhan, dari sisi kontribusi PAD maupun menjaga keseimbngan sosial yang berpijak pada tata ruang pembangunan. Kepada Menara Global.com, Kamis (21/12/2017) Ketua Fraksi Gerindra DPRD SBB, Abu Silawane Sos.Msi menjelaskan, Ranperda Pembangunan Gedung bisa menjamin kelestarian alam (lingkungan) air dan oksigen serta menjaga nilai dan pranata yang hidup dalam masyarakat.

“Untuk itu, perlu perhatian khusus pemerintah untuk membangun kesadaran masyarakat yang berupaya memenuhi kebutuhan gedung (rumah dan sarana umum masyarakat),” kata Silawane.

Sosialisasi tambahnya, menjadi sangat penting untuk menjaga roh pembangunan masyarakat yang berkelanjutan sehingga pembangunan gedung sejalan dengan tingkat kesejateraan masyaraka. Di sisi lain, pemerintah diperhadapkan dengan realita bahwa peningkatan kesejahteraan bersentuhan dengan kondisi finansial publik. Sebagai pelayan publik, pemerintah berkewajiban menjaga keberlangsungan roda ekonomi. Sementara untuk Ranperda Penyertaan Modal pada Bank Maluku-Maluku Utara sebagai aset pemerintah daerah yang berada pada pusaran roda ekonomi daerah.

“Untuk itu, Bank Maluku harus berkontribusi kepada perputaran dan peningkatan pendapatan rakyat. Sedikit koreksi, Fraksi Gerindra berpendapat bank harus memberi ruang yang seimbang untuk masyarakat kecil mendapatkan akses permodalan karena pedagang kecil objek dari pembangunan,” terangnya.

Sementara itu, Fraksi Gerindra juga mengapresiasi langkah pembentukan Ranperda tentang Kawasa Bebas Asap Rokok, walaupun sesungguhnya kawasan SBB tidak separah daerah perkotaan di Pulau Jawa,” jelas Silawane.

Ranperda ini juga menjdi sarana edukasi masyarakat agar timbul kesadaran tentang moral dan etika yang perlu dijaga karena kebebasan dan hak seseorang dibatasi kewajibannya memahami kebutuhan orang lain.

“Asap rokok menjadi ancaman serius kepada generasi muda karena tidak jarang balita tanpa sadar mengkonsumsi rokok di ruang publik,” katanya.

Untuk itu, Ranperda ini menjadi langkah maju mengantisipasi perubahan nilai dalam masyarakat.

Muara dari semua pelayanan masyarakat di SBB berujung kepada rakyat sebagai objek dan pemerintah sebagai subjek. Untuk itu demi efektifitas maka seluruh satuan perangkat daerah sebagai infrastruktur pemerintah daerah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat harus dibenahi. Ke empat Ranperda ini tambahnya harus menjadi prioritas di tahun 2018 saat ditetapkan menjadi Perda sehingga peningkatan kinerja, efisiensi dn efektifitas dapat dicapai dan berdampak pada kestabilan keuangan daerah. (FS)

Tinggalkan Balasan