AMBON, MG.com – Anggota Bapemperda DPRD Maluku, Allan Lohy, menegaskan perlunya perubahan mendasar dalam pengelolaan parkir di daerah.
Ia menilai sistem manual yang masih digunakan saat ini tidak hanya ketinggalan zaman, tetapi juga membuka ruang besar terjadinya kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pernyataan itu disampaikan Allan dalam rapat bersama di Ruang Rapat Paripurna DPRD Maluku, Rabu (17/12/2025).
Ia mendorong Pemerintah Provinsi Maluku segera beralih ke sistem parkir non-tunai berbasis elektronik agar potensi pendapatan daerah dapat dimaksimalkan.
“Allat parkir elektronik dan kartu sudah tersedia. Kalau masih pakai cara lama, pendapatan yang masuk bisa hanya Rp50 ribu, padahal potensi riilnya jauh lebih besar,” tegas Allan dalam rapat tersebut.
Menurutnya, penerapan sistem parkir non-tunai akan membuat pengelolaan pendapatan lebih transparan, terukur, dan mudah diawasi.
Selain itu, sistem ini dinilai efektif menutup celah praktik korupsi yang kerap muncul dalam pengelolaan parkir manual.
Allan juga menyoroti ketimpangan antara biaya jasa pengelola parkir dan potensi pendapatan yang seharusnya masuk ke kas daerah. Ia menilai pola lama justru merugikan pemerintah daerah.
“Bayar jasa jaga parkir Rp1–2 juta per bulan, tapi potensi Rp15 juta malah hilang. Ini tidak masuk akal. Pemerintah harus berani menyusun formula baru yang jelas dan transparan,” ujarnya.
Ia berharap seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait segera bersinergi merumuskan kebijakan pengelolaan parkir modern yang akuntabel dan berkelanjutan.
Allan menekankan pentingnya regulasi daerah sebagai payung hukum agar kebijakan tersebut berjalan efektif.
“Contohnya memang terlihat kecil, tapi kalau dikaji serius dan dimasukkan dalam perda, dampaknya sangat besar bagi peningkatan PAD Maluku,” pungkasnya. (**)
