Ambon,MG.com -Pemerintah Kota Ambon dalam hal bagian organisasi mengelar sosialisasi peta proses bisnis yang berlangsung pada hotel manise,Selasa ( 04/07/23).
“Sambutan penjabat walikota Ambon yang di bacakan Sekertaris Daerah Agus Ririmasse mengatakan, berbicara tentang peta proses bisnis tentunya tidak terlepas dari reformasi birokrasi dimana birokrasi merupakan Pemerintah pelaksana pembangunan nasional yang bertujuan melakukan perubahan sistem dan perencanaan menuju tekanan administrasi Pemerintah yang lebih baik serta menjadikan aparatur sipil negara ( ASN ) lebih profesional efektif efisien dan akuntabel”ujarnya
“Efektivitas efisiensi birokrasi dengan peta proses bisnis yang di gunakan dalam birokrasi proses bisnis mandiri satu perangkat daerah akan membuat Pemerintah daerah lambat untuk bekerja”tuturnya
“Oleh karena itu,setiap perangkat daerah mengembangkan proses bisnis yang di lakukan oleh perangkat daerah guna mencari visi misi Pemerintah Kota Ambon”paparnya
“Sosialisasi peta proses bisnis perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kota Ambon wajib di ikuti dan ada dukungan dari seluruh perangkat daerah karena peta proses bisnis merupakan aset perangkat daerah dapat mengumpulkan seluruh informasi dalam satu kesatuan dokumen data base perangkat daerah bagemana tertuang peraturan menteri aparatur sipil negara ( ASN ) reformasi dan birokrasi republik Indonesia nomor 19 tahun 2018 tentang penyusunan peta proses bisnis”jelasnya
“Peta proses bisnis mempunyai banyak manfaat bagi organisasi perangkat Daerah dalam mengendalikan mempertahankan pelaksanaan pekerjaan”ungkapnya
“Dirinya berharap supaya penyusunan peta proses bisnis menjadi perhatian oleh perangkat daerah supaya menyusun secara baik dengan proses pembangunan secara baik yang berkelanjutan peta proses bisnis merupakan salah satu moto pergerakan visi dan misi dengan tertuang dalam pembanguan Pemerintah Kota Ambon tahun 2023 2024 akan tetap proses bisnis dapat berjalan dengan baik sesuai rencana strategis maka itu seluruh perangkat daerah mengumpulkan informasi dalam satu kesatuan dokumen perangkat daerah dan memperoleh satu pemahaman akan peta proses bisnis disusun sekaligus verifikasi estintensi dengan prosedur di terapkan secara baik”pungkasnya ( Fal )
