Maluku,MG.com-Dewan perwakilan rakyat daerah ( DPRD ) Provinsi Maluku meminta Penjabat Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat, Brigjen TNI Andi Chandra As’Aduddin untuk fokus terhadap apa yang ditugaskan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), M.Tito Karnavian, yakni menyelesaikan potensi jonflik horizontal yang cukup tinggi di kabupaten tersebut.
Hal itu disampaikan Anggota DPRD Provinsi Maluku Samson Ataparry kepada awak media,Selasa ( 20/09/22).
Potensi konflik teresebut menurut Atapary diantaranya, potensi konflik batas-batas negeri atau batas wilayah petuanan. Begitu juga ada tuntutan dusun – dusun yang besar dan telah memenuhi syarat administrasi untuk menjadi Desa Administrasi tetapi belum terakomodir.
“Pj Bupati, ini secara strategis harus melakukan yang namanya penguatan terhadap Negeri-Negeri Adat,” katanya.
Salah satu cara penguatan Negeri tersebut, lanjutnya, bagaimana memberikan dasar legalitas atau dasar hukum terhadap Negeri-Negeri Adat lewat cara penetapan Negeri Adat sebagai Desa Adat atau Negeri Adat sesuai perintah Undang-undang No 6 tahun 2014.
“Negeri Adat bisa dipakai sebagai instrumen untuk melakukan musyawarah untuk melihat persoalan atau potensi yang ada, dengan Negeri Adat pula mereka bisa menyelenggarakan Pemerintahan Adat,” ujar Politisi PDI P itu.
Menurutnya, dengan Pemerintahan Adat inlah yang mereka bisa duduk secara adat untuk menjelaskan tentang wilayah-wilayah petuanan.
“Kalau ada masalah sengketa di wilayah petuanan itu bisa difasilitasi untuk diselesaikan dengan baik,” pungkasnya.( Fal )
