Maluku,MG.com-Komisi I DPRD provinsi maluku mendorong kabupaten seram bagian timur ( SBT ) harus memiliki kepala desa defenitif
Hal itu disampaikan anggota DPRD provinsi maluku Alimudin Kolatletna kepada wartawan diruang komisi I,Selasa ( 05/04/22)
“Komisi I beberapa hari lalu melakukan pengawasan Ada beberapa hal yang menjadi sorotan Komisi I dalam agenda pengawasan.
“Yang pertama soal pemilihan Kepala Desa dan Negeri di Seram Bagian Timur (SBT) yang selama ini masih belum dilakukan oleh Pemerintah Daerah,masih ada negeri, dan desa administratif di SBT yang belum memiliki Kades yang Definitif,”ujarnya
“Untuk sementara yang menjadi karateker pada Desa-Desa adminstratif itu masih aparatur sipil negara (ASN) yang notabennya Guru dan Pegawai-pegawai yang lain,”akuinya
Tentu itu berdampak bagi kerja-kerja ASN bersangkutan. Oleh karena itu pemilihan Kades segera dilakukan sehingga Desa konsen untuk melakukan pelayanan bagi masyarakat di Desa.
Basis pelayanan pemerintahan dan pembangunan itukan ada di Desa.
Yang kedua soal pelayanan publik di SBT yang terlihat lesu. Onbusman dan beberapa lembaga telah mengeluarkan rilis bahwa pelayanan publik SBT itu buruk di beberapa Tahun belakangan.
“Oleh karena itu kita mendorong Pemda untuk secepatnya melakukan pelantikan terhadap pejabat eselone II yah Kepala Dinas di SBT agar mereka juga punya gairah dalam bekerja melayani masyarakat di Daerah.
“Sesuai dengan penjelasan Kepala BKD, dari 23 kurang lebih ada OPD dan Dinas disana hanya 17 yang masih PLT.
“PLT kewenangannya terbatas juga dan orang merasa ada ketidak seriusan dalam bekerja.
“Untuk itu kita meminta kepada Bupati SBT agar segera melakukan pelantikan Reformasi Birokrasi di Daerah, sehingga pelayanan-pelayanan Publik di masyarakat bisa berjalan dengan baik.
“Untuk diketahui di Kabupaten SBT ada sebanyak 189 Desa diantaranya 49 Desa Adat, dan 140 Desa administratif,Dan dari sekian banyak Desa, ada beberapa yang belum memiliki Kades Detinitif,”pungkasnya ( Fal )
