Kehadiran KPK di Maluku, Wujudkan ‘Pela Gandong’

  • Whatsapp
banner 468x60

AMBON, MG.com – Kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Maluku bisa dikatakan wujud Pela Gandong dengan DPRD Maluku.

“Kehadiran kami di Maluku bisa dikatakan wujud Pela Gandong KPK dengan DPRD Maluku. Semangatnya bersaudara dalam mengawal, mengawasi dan mengontrol pemerintahan di Maluku,” ujar Nurul Ghufron, melalui rilis yang dikeluarkan Humas Bagian Pencegahan KPK, yang diterima MenaraGlobal.com Rabu (3/11/2021)

Untuk itu, Ghufron meminta peserta yang mengikuti pertemuan tersebut memajukan daerahnya sesuai cita-cita pendiri bangsa yang telah mengantarkan Indonesia pada kemerdekaan sebagai gerbang untuk memajukan kesejahteraan bangsa.

“Jadi sesungguhnya bapak, ibu sekalian adalah pandu-pandu atau pemimpin di tingkat provinsi, kabupaten, kota yang wajib memajukan daerahnya. Mulai dari peningkatan pendapatan, pelayanan publik untuk kesejahteraan rakyat,” katanya.

Ghufron juga mengingatkan anggota dewan agar menjalankan tugas dan fungsinya dengan amanah dan berintegritas.

“Sebab, korupsi menghambat pembangunan. Tidak hanya pembangunan fisik, tapi juga pembangunan sumber daya manusia,” katanya seraya mencontohkan bagaimana korupsi menghalangi anak-anak mengakses pendidikan.

Selain itu, lanjutnya, kondisi yang memprihatinkan baginya adalah korupsi juga menyebabkan kualitas bangunan dan infrastruktur buruk.

“Di Indonesia, gubernur, bupati belum turun, bangunan yang dibangun dengan anggaran negara sudah hancur,” ujar Ghufron.

Untuk itu, DPRD sebagai perwakilan rakyat memiliki peran penting karena turut menentukan arah dan tujuan daerah.

“KPK hadir di daerah untuk mengawal tugas eksekutif dan legislatif agar berjalan, fungsi checks and balances terwujud. Khususnya terkait fungsi DPRD dalam hal legislation, budgeting dan controlling,” tegas Ghufron.

Dikatakan, jenis-jenis tindak pidana korupsi dan modus korupsi yang kerap terjadi di daerah. Untuk itu, Gufron mengingatkan para legislator tidak terjebak dalam perilaku yang sama.

“Bapak dan ibu adalah pejabat publik yang tugasnya melayani publik. Jangan perkaya diri dari sumber yang tidak sah, selain gaji dan honor yang telah diatur,” tegas Ghufron.

Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Maluku Lucky Wattimury dalam sambutannya mengapresiasi kehadiran KPK di Maluku.

“Kami sambut baik acara ini untuk memperkuat sinergitas antara KPK dan Dewan untuk pemberantasan korupsi, sehingga dapat lebih mendorong pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Maluku sejalan dengan upaya KPK meningkatkan tata kelola pemerintah daerah,” ujar Wattimury. (Eln)

 

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60