Empat Fraksi DPRD Buru Tolak Usulan Pemda, Ajukan Pinjaman Rp 75 M dari PT SMI

  • Whatsapp
banner 468x60

Namlea, MG.com – 4 Fraksi DPRD Kabupaten Buru secara tegas menolak usulan Pemerintah Kabupaten Buru untuk meminjam Rp 75 miliar pada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Penolakan tersebut, dilakukan lantaran Pemda Buru tidak berkoordinasi dengan DPRD Buru.

Demikian dikatakan Ketua fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Bambang Lang Lang Buana Jumat, (4/6/2021) di Balai Rakyat DPRD Buru.

Menurutnya, Bupati Buru, Ramly Ibrahim Umasugi memiliki masa jabatan hingga akhir tahun 2022.

“Kami dari empat  fraksi yakni, Fraksi PPP, PKB, Gerakan Rakyat Sejahtera (GRS) dan Fraksi Bupolo, sama sekali tidak menyetujui Pemda Buru melakukan pinjaman, karena secara tertutup tidak pernah menyampaikan kepada Kami di DPRD dan didasari pada undang- Undang, bahkan plafon anggaran sementara kata kepala daerah tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari pihak lain,” tegasnya.

Sementara itu Ketua Fraksi Bupolo, Erwin Tanaya rencana pinjaman Rp 75 M dari PT SMI oleh Pemda Buru sekali lagi belum pernah disampaikan dan kesepakatan bersama dengan pihak DPRD.

Hal ini Kata Erwin menyebabkan beban dan tereliminasi anggaran daerah, bahkan PAD daerah ini selama tahun berjalan sangat minim.

“Dan anggaran dari manakah bisa menutupi pinjaman utang tersebut pada PT SMI,” katanya.

Dikatakan Tanaya,  tahun 2020 terjadi pandemic Covid-19 hingga kini masih berkelanjutan, bencana non alam dan tahun tahun selanjutnya, masa pemulihan sehingga tidak mungkin melakukan pelunasan terhadap pinjaman, apalagi jabatan bupati tinggal menghitung bulan.

“Mengingat jabatan Bupati, Ramly Ibrahim Umasugi yang akan berakhir 22 Mei tahun 2022, tidak mungkin dapat menyelesaikan pinjaman, olehnya itu sekali lagi Kami empat fraksi di DPRD Buru secara tegas menolak rencana pinjaman tersebut, karena  akan membebani APBD,” kata Ketua Fraksi Bupolo.

Sedangkan, Mohammad Rustam Fadly Tukuboya Ketua fraksi GRS juga menolak pinjaman yang akan dilakukan Pemda, karena masih ada pinjaman pemerintah yang belum diselesaikan pihak kepada swasta tahun sebelumnya.

“Selama DPRD melakukan KUA dan PPAS maupun RAPBD tahun 2021 tidak pernah menyampaikan pinjaman daerah pada PT SMI dan Pemda Buru masih mewarisi pinjaman Rp 50 M pada Bank PT BPDM selama tahun 2017 hingga tahun 2022, bahkan data  Base belanja pegawai semakin besar berpengaruh terhadap Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) dan berstatus rendah, sehingga tidak membantu untuk melunasi  pembayaran pinjaman,” kata Tukuboya.

Selain itu juga pada tahun 2021, Pemda Buru juga memasukan Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) terhadap PNS sehingga terjadi pembengkakan terhadap APBD.

“Ini mendasari dokumen pengajuan pinjaman daerah ke PT SMI dan jika Kementrian Keuangan dan Kementrian RI tetap menyetujui pinjaman tersebut, maka empat  fraksi tidak akan bertanggungjawab atas pembayaran utang pada APBD tahun berikutnya,” tegas Tukuboya.(AKi)

 

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60