Alihkan Status, Guru Penugasan Datangi DPRD

  • Whatsapp
banner 468x60

AMBON, MG.com – Pengaluhan status 40 guru kontrak yang dijadikan guru penugasan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku mengadu ke anggota DPRD, Kamis (29/4/2021).

40 tenaga pendidik ini mewakili para guru di SMA dan SMK di Kota Ambon dan Maluku Tengah. Para guru berharap anggota DPRD Maluku yang membidangi masalah pendidikan bisa membantu persoalan mereka.

Mereka mengaku setelah dialihkan jadi guru penugasan, pihak sekolah tak membayar gaji pakai dana BOS.
“Kami belum menerima gaji sampai sekarang, terhitung sejak Januari hingga April, masuk empat bulan,” kata Yusup salah satu guru kepada wartawan di Gedung DPRD Maluku.

Meskipun statusnya berganti menjadi guru penugasan, namun mereka meminta tak ada diskriminasi atas upah yang harus diterima.
“Kami juga butuh makan, kami butuh uang. Nah, kalau ada perbedaan antara guru kontrak dan guru penugasan justru tidak adil,” katanya.

Ia menilai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Insun Sangaji telah melakukan diskriminasi terhadap guru yang sebelumnya diputus kontraknya. Diskriminasi tersebut, kata Yusup setelah pengalihan status mereka ternyata Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku merekrut guru kontrak baru.

“Enak sekali mereka guru kontrak yang baru pemberkasan, sudah menerima gaji. Makan gaji buta, belum ditempatkan di sekolah sudah dijatahi gaji. Sementara kami gigit jari, mengajar bertahun-tahun, sekitar empat bulan belum dibayar, ini diskriminasi namanya,” ujarnya.

Menurutnya, alasan pemutusan kontrak terhadap puluhan guru belum diketahui penyebabnya. Mereka pun bingung. Padahal, mereka tak punya kesalahan selama bekerja sebagai guru di Maluku.

“Kami meminta sang Kadis segera mengembalikan status kami sebagai guru kontrak. Soal gaji empat bulan juga belum dibayar,” ujar Yusuf.

Selain itu, mereka pun meminta Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim memperhatikan nasib guru kontrak yang dipecat secara sepihak oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Insun Sangaji membantah ada penitipan 30 orang guru kontrak di kantornya. Namun dia mengatakan pihaknya hanya mengubah format lama yang tak layak dipakai berdasarkan kebutuhan sekolah.

“Guru kontrak itu format lama, saya sekarang dengan format yang baru, lebih berpihak kepada sekolah-sekolah kecil, dan bagi sekolah-sekolah besar tak lagi diberikan guru kontrak,” kata Insun, dalam konferensi pers, pekan lalu.

Dia mengatakan sekolah yang memiliki jumlah murid di atas 350 siswa tak lagi diberikan guru kontrak. Alasannya, mereka bisa membayar honor dengan menggunakan dana BOS. (Eln)

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60