Menangkan Isteri dan Adik di Pileg 2019

Bupati Bursel Diduga Intimidasi ASN dan Kades

NAMROLE, MG.com – Bupati Buru Selatan, Tagop Soulissa diduga mobilisasi ASN dan para kepala desa di Buru Selatan agar menangkan keluarganya dalam Pileg 2019.

Secara terang-terangan, sejumlah kades difasilitasi Soulissa ke Ambon dan berkumpul di kediamannya di Dusun Kebun Cengkeh Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau, belum lama ini.
Para kades dan ASN diduga diintimidasi untuk memilih Arny Soulissa adik kandung Tagop Soulissa (DPRD Provinsi Maluku), Safitry Malik ( isteri Tagop Soulissa) dan Nono Sampono (DPD RI).

Pertemuan yang dilakukan di kediaman Tagop di Ambon itu diduga dilakukan guna mengintimidasi dan mengarahkan para ASN yang terdiri dari Camat, Penjabat Kepala Desa dan Kades itu untuk memenangkan Safitri, Nono dan Arny dalam Pemilihan Legislatif tanggal 17 April 2019 mendatang.

Padahal, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) secara tegas melarang untuk ASN maupun Kades terlibat dan dilibatkan dalam politik praktis.

Pada pasal 493 jo 280 ayat 2 huruf f, h dan j UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menegaskan ‘Setiap pelaksana dan/atau tim Kampanye Pemilu yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).’

Sumber media ini yang ikut pada pertemuan tersebut mengaku jika mereka diharuskan oleh Tagop untuk mengikuti pertemuan itu.

“Kami memang diharuskan Bupati mengikuti pertemuan itu, dan kami diarahkan untuk memenangkan isteri Bupati (Safitri), adik Bupati (Ibu Arny) dan Nono Sampono,” kata sumber itu kepada wartawan, Senin (08/04/219).

Kendati tak setuju dengan tindakan pelanggaran pemilu yang dimotor Tagop tersebut, namun ia tetap menghadirinya supaya bisa mengetahui apa maksud sesungguhnya dari pertemuan itu.

“Ya karena Bupati yang suruh jadi kami ikut dan ternyata benar kami diarahkan untuk memenangkan keluarganya,” kata sumber ini.

Sumber ini meminta agar Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) Maluku menindaklanjuti kasus ini sesuai aturan yang berlaku, agar semuanya terang menderang bagi seluruh rakyat Maluku.

“Foto-foto tersebut bisa jadi bukti awal bagi Gakumdu Maluku untuk ditindaklanjuti. Ini fakta, pertemuan itu benar-benar dilakukan di rumah Bupati Bursel. Jadi, kalau pihak-pihak yang ada di foto itu diperiksa, pasti akan menjadi terang menderang bagi kita semua,” tuturnya.

Sementara itu, salah satu sumber lainnya, mengaku telah mengetahui kisi-kisi akan adanya pertemuan yang melanggar Undang-Undang Pemilu tersebut sehingga ia memilih untuk tidak menghadirinya.

“Ya, memang kami diharuskan Bupati untuk mengikuti pertemuan dengan Safitry, Arny Soulissa dan Nono Sampono di kediamannya. Tetapi, kami takut jangan sampai kena Pidana Pemilu, jadi kami memilih untuk tidak mengikutinya,” ungkap sumber yang enggan namanya dipublikasi ini.

Namun tambahnya, setelah dirinya melakukan pengecekan ke sejumlah kades maupun Penjabat Kades, ternyata benar pertemuan itu dirancang untuk menggiring para ASN, Penjabat Kepala Desa dan Kades untuk memenangkan Safitri, Arny dan Nono di wilayah pemerintahan mereka masing-masing.

“Ternyata benar pertemuan itu dilakukan untuk menugaskan para Kades, Penjabat Kepala Desa dan Camat untuk memenangkan Safitri, Arny dan Nono di wilayah kami masing-masing,” ucapnya.

Kendati mengetahui penugasan itu diwajibkan pula oleh Tagop kepada pihaknya, namun dirinya mengaku tak akan konyol untuk terjun langsung mengotori pesta demokrasi di Kabupaten Bursel. Dirinya trauma dengan pidana penjara yang dialami tujuh warga Desa Elfule, Kecamatan Namrole, Kabupaten Bursel saat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku tanggal 27 Juli 2018 lalu.

“Kami tidak mau konyol dan masuk penjara seperti tujuh orang warga Desa Elfule yang harus masuk penjara tiga tahun untuk orang lain punya kepentingan. Jadi, kami tertib sesuai larangan Undang-Undang, kades harus jadi panutan dalam mentaati Undang-Undang yang berlaku dan bukan melanggarnya,” tuturnya.

Untuk diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Ambon, menjatuhkan vonis tiga tahun penjara kepada tujuh terdakwa tindak pidana pemilu gubernur dan Wakil Gubernur Maluku.
Para pelaku terbukti bersalah melakukan pelanggaran di Elfule, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan.

“Menyatakan para terdakwa terbbukti bersalah melanggar pasal 178 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pemilihan Kepala Daerah dan dihukum penjara selama tiga tahun,” kata Ketua Majelis Hakim PN Ambon, Syamsudin La Hasan waktu itu.
Tagop Soulissayang dikonfirmasi ternyata tidak meredpon SMS yang dikirim Redaksi MenaraGlobal.com. (MG)

Tinggalkan Balasan