TPJM Siap Proses Hukum Pelaku Penghina Jokowi

AMBON, MG.com – Ketua Umun  Tim Pembela Jokowi Nasional, Nazarudin Ibrahim menegaskan siap memproses tiap oknum yang kedapatan lakukan penghinaan, fitnah, menyebarkan berita hoax, maupun ujaran kebencian terhadap Presiden RI, Joko Widodo.

“Jika ditemukan oknum ASN yang dengan sengaja maupun tidak ingin meruntuhkan jabatan Presiden, menyebarkan berita hoax, atau ujaran kebencian tentu akan diambil langkah tegas dengan melaporkan langsung kepada atasannya,  untuk dilakukan tindakan adminitrasi,” tegas Ibrahim saat Deklarasi pembentukan Tim Pembela Jokowi Maluku (TPJM) di Ambon, Selasa (28/8/2018).

Ibrahim menjelaskan, jika ada individu atau kelompok tertentu yang tidak sepaham atau berbeda pendapat dengan kebijakan presiden, lakukan kritik secara santun dan baik, akan kelihatan lebih baik.

“Apapun perbedaan diantara kita, harus dihargai, jangan hilangkan pondasi dasar yang telah ditetapkan oleh pendiri bangsa ini. Nilai kesatuan, persaudaraan, dan toleransi itu yang harus dijaga apapun itu, tidak bisa dinegosiasi karena harganya yang terlalu besar,” ingatnya.

Sementara itu, Koordinator TPJ Maluku, Samson Arapary menegaskan, posisi Joko Widodo tidak bisa hanya dilihat sebagai individu biasa, karena selama 1×24 jam melekat Jabatan Presiden RI yang merupakan Simbol Negara, Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan.

Menurutnya, pembentukan kelompok atau Tim Pembela Jokowi ini didasarkan atas keprihatinan terhadap merebaknya upaya dari berbagai kelompak maupun individu yang secara tidak bertanggungjawab melakukan berbagai tindakan yang tidak terpuji dan tidak beretika dalam menyebarkan informasi dan berita bohong yang merendahkan hak dan martabat Joko Widodo selaku Presiden RI. “TPJM berkomitmen menjadi garda terdepan membela Jokowi dalam koridor hukum dari berbagai tindakan penghinaan, fitnah, hoax dan perbuatan tercela lainnya yang sangat bertentangan dengan

kepribadian sebagai bangsa yang berdaulat dan bermartabat yang dilakukan dengan sengaja dan hendak meruntuhkan wibawa jabatan Presiden Jokowi sebagai Simbol kewenangan negara dan pemegang mandat rakyat,” kata Atapary.

Menurutnya, komitmen ini merupakan bentuk kontribusi dan tanggungjawab TPJM sebagai warga negara dalam membangun tradisi hukum dan politik demokrasi yang berkeadilan dan berkemajuan sebagaimana yang diperjuangkan Presiden Jokowi.

Dalam melaksanakan komitmen tersebut TPJM melakukan dalam koridor hukum yang berlaku.

TPJM, nantinya akan berperan untuk melindungi hak-hak hukum pribadi Jokowi maupun Jokowi sebagai Presiden RI yang merupakn Simbol Negara, dengan hal-hal yang perlu dilakukan, misalnya, pelaporan dan pengaduan kepada pihak kepolisian atau berwenang terhadap upaya dan tindakan yang merendahkan, menghina, menista, melecehkan kewibawaan, harkat dan martabat Jokowi baik sebagai pribadi maupun sebagai kepala pemerintahan, kepala negara dan simbol negara.

Melawan tindakan penyebaran berita-benita bohong (hoak), fitnah dan ujaran kebencian yang ditujukan kepada Jokowi baik langsung mau tidak langsung.

Anggota TPJM terdiri dari 22 orang yang berprofesi sebagai pengacara. (on).

 

 

 

 

 

Tinggalkan Balasan