Ambon, MG.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku berencana memanggil sejumlah pemangku kepentingan guna memastikan ketersediaan bahan pokok, bahan bakar minyak (BBM), serta kelancaran distribusi menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah tahun 2026.
Langkah ini diambil sebagai upaya antisipasi terhadap potensi kelangkaan dan kenaikan harga kebutuhan masyarakat, termasuk memastikan kesiapan armada transportasi laut yang menjadi salah satu jalur distribusi utama di wilayah kepulauan Maluku.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Jhon Lewerissa, saat dikonfirmasi wartawan di Kantor Gubernur Maluku, Jalan Sultan Hairun, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Rabu (5/3/2026), menyampaikan bahwa pihaknya akan segera menggelar rapat bersama pemerintah daerah dan sejumlah instansi terkait.
“Besok kami akan memanggil pemerintah daerah dan sejumlah stakeholder untuk memastikan kesiapan menjelang Idul Fitri,” ujar Lewerissa.
Ia menjelaskan, rapat tersebut akan melibatkan berbagai pihak seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Perum Bulog, PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero), PT Pelni, Pelindo, serta instansi terkait lainnya.
Menurut Lewerissa, pengawasan ini menjadi semakin penting di tengah dinamika global, termasuk isu konflik Iran–Israel–Amerika yang berpotensi memengaruhi pasokan energi dan stabilitas harga.
“DPRD perlu memastikan tidak ada pihak yang memanfaatkan situasi global untuk memainkan harga atau melakukan penimbunan dengan alasan terganggunya pasokan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti adanya indikasi kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok dalam beberapa waktu terakhir. Karena itu, ia mengingatkan agar tidak ada pihak yang melakukan penimbunan dengan dalih keterbatasan pasokan dari pemerintah pusat.
“Jangan sampai ada yang memanfaatkan isu konflik seolah-olah pasokan minyak berkurang, padahal kenyataannya ada praktik penimbunan,” katanya.
Lebih lanjut, Lewerissa meminta pemerintah daerah untuk bersikap tegas dengan segera melakukan operasi pasar jika ditemukan adanya kelangkaan atau lonjakan harga yang tidak wajar.
“Kita tidak bisa tinggal diam. Pemerintah harus segera turun melakukan operasi pasar jika diperlukan, agar masyarakat tidak dirugikan,” tambahnya.
Ia menegaskan, apabila distribusi dan pasokan berjalan lancar, maka kondisi ekonomi daerah akan tetap stabil dan terkendali. Oleh karena itu, koordinasi lintas sektor dinilai sangat penting untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga kebutuhan pokok di Maluku.
DPRD Maluku berharap, melalui langkah ini, masyarakat dapat merayakan Idul Fitri dengan tenang tanpa kekhawatiran terhadap ketersediaan kebutuhan pokok maupun energi.
