Ambon,MG.com-DPRD Provinsi Maluku secara resmi menutup masa sidang I tahun sidang 2023-2034.Penutupan masa sidang dipimpin Wakil Ketua DPRD Maluku, Melkianus Sairdekut dalam rapat paripurna di rumah rakyat, karang panjang, Ambon, selasa (09/01/2024). Turut didampingi Ketua DPRD Benhur Watubun.
Sairdekut dalam sambutannya, mengatakan berdasarkan amanah undang-undang nomor 23 tahun 2014 sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah, DPRD memiliki tiga fungsi strategi, yaitu fungsi pembentukan Perda, anggaran, dan pengawasan.
Dalam kaitan tersebut berbagai agenda kegiatan yang telah dirancang dan dilaksanakan pada masa sidang I tahun sidang 2023-2024, dengan capaian berupa produk-produk yang dihasilkan yaitu keputusan pimpinan DPRD Provinsi Maluku 14 buah, terdiri dari keputusan nomor 9 tahun 2023, tanggal 1 September tahun 2023 tentang pembentukan panitia khusus (Pansus) pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Provinsi Maluku tentang revisi tata ruang wilayah.
Keputusan pimpinan tentang nota kesepakatan antara pemerintah daerah dan DPRD Provinsi Maluku tentang Kebijakan Umum Anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan Tahun Anggaran 2023. Keputusan pimpinan DPRD Provinsi Maluku tentang nota kesepakatan prioritas dan telepon anggaran sementara pendapatan dan belanja daerah perubahan tahun 2023.
Keputusan pimpinan DPRD Provinsi Maluku tentang surat keputusan persetujuan gubernur Maluku dan DPRD Provinsi Maluku terhadap Rancangan peraturan daerah APBD perubahan tahun 2023.
Keputusan pimpinan DPRD Provinsi Maluku tentang perubahan ketiga atas keputusan DPRD Nomor 21 Tahun 2022 tentang pergantian dan perpindahan keanggotaan alat kelengkapan DPRD Provinsi Maluku. Keputusan pembentukan panitia kerja Penjaringan calon pejabat Gubernur tujuh keputusan pimpinan DPRD Provinsi Maluku
Kemudian keputusan usulan nama nama pencalonan Penjabat Gubernur. Keputusan pimpinan DPRD Provinsi Maluku tentang penetapan terhadap peraturan daerah provinsi Maluku tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2024.
Selanjutnya keputusan pimpinan DPRD Provinsi Maluku tentang penetapan peraturan daerah provinsi tentang penyelenggaraan kerjasama daerah. keputusan pimpinan DPRD Provinsi Maluku tentang penetapan peraturan daerah provinsi tentang penyelenggaraan Perhubungan.
Bahkan keputusan pimpinan DPRD Provinsi Maluku tentang penetapan peraturan daerah provinsi Maluku tentang mengutamakan bahasa Indonesia pengembangan pembinaan dan perlindungan bahasa daerah. Keputusan pimpinan provinsi Maluku tentang penetapan peraturan daerah provinsi Maluku tentang perubahan bentuk hukum PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara.
Ada juga keputusan pimpinan DPRD Provinsi Maluku tentang pada tahun peraturan daerah provinsi tentang pelestarian dan cagar budaya, dan keputusan pimpinan DPRD Maluku terkait peraturan daerah provinsi Maluku tentang Pajak dan Retribusi daerah.
Sementara jumlah surat masuk dan surat keluar yang diterima oleh DPRD Provinsi Maluku selama masa sidang I di bulan September 45 surat, Oktober 88 surat, November 82 surat, Desember 42 surat
“Surat masuk oleh kondisi-komisi setelah menerima telah membahasnya sesuai dengan substansi,”ujar Sairdekut.
Kemudian jumlah surat keluar, di bulan September 23 surat, Oktober 28 surat, November 36 surat, Desember 18 surat.
Sedangkan rapat selama masa sidang I, untuk rapat rapat paripurna 17 kali, rapat bersama pimpinan dewan dengan pimpinan fraksi, serta pimpinan komisi 4 kali, rapat pimpinan dewan dan ketua fraksi 6 kali, rapat pimpinan dan ketua-ketua komisi 3 kali.
rapat komisi-komisi termasuk rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan eksekutif maupun Mitra, yaitu komisi I rapat internal sebanyak 3 kali, rapat kerja bersama Mitra 7 Kali, rapat dengar pendapat sebanyak satu kali.
Komisi II rapat internal komisi 2 kali, rapat kerja bersama dengan Mitra 3 kali rapat dengar pendapat 2 kali. Komisi III rapat internal kondisi 3 kali, rapat kerja bersama Mitra 12 kali, rapat dengar pendapat tiga kali, rapat koordinasi 2 kali. Komisi 4 rapat internal komisi 1 kali, rapat kerja bersama dengan Mitra 7 kali, rapat gabungan 2 kali.
Kemudian rapat badan musyawarah sebanyak 5 kali, rapat Badan Kehormatan tiga kali, rapat Badan pembentukan Peraturan Daerah rapat internal sebanyak 4 kali, rapat kerja sebanyak 12 kali, rapat badan anggaran sebanyak 8 kali terdiri dari rapat internal internal badan anggaran 3 kali dan rapat kerja sebanyak 8 kali.
Dalam agenda tersebut, DPRD Maluku juga membuka masa sidang II tahun sidang 2024.
Sesuai hasil keputusan Badan Musyawarah (Bamus), program kerja yang akan dilakukan DPRD selama masa sidang II, antara lain penyampaian aspirasi ke pemerintah pusat, penyampaian laporan kinerja secara tertulis oleh masing-masing alat kelengkapan dewan, paripurna dalam rangka penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2024, pembahasan dan persetujuan penetapan Rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah.
Pengawasan terhadap APBD dan APBN tahun anggaran 2023 di 11 kabupaten/kota di Provinsi Maluku, verifikasi surat-surat masuk, paripurna penyampaian LKPJ Gubernur Maluku tahun 2023, paripurna penyampaian laporan hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2023, rapat alat kelengkapan DPRD Provinsi Maluku.
Selanjutnya rapat-rapat panitia khusus atau pansus, rapat-rapat Paripurna, agenda lain sesuai dengan kebutuhan dan penugasan, reses masa persidangan II tahun sedang 2024, dan penutupan mata sidang 2 tahun sidang 2024 sekaligus pembukaan masa sidang III tahun sidang 2024.
“Tentunya menjadi harapan kita bersama terutama masyarakat agar dari waktu ke waktu kinerja Lembaga ini terus meningkat, seiring dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat yang dipercayakan untuk diperjuangkan oleh wakil-wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat daerah provinsi Maluku,”pungkasnya. ( * )
