Kinerja KPW 5 Maluku Harus Dievaluasi Kemendes PDTT

  • Whatsapp
banner 468x60

AMBON, MG.com – Keluhan pendamping desa yang disampaikan melalui surat masuk ke Komisi IV DPRD Maluku akhirnya disikapi Wakil Ketua Komisi IV, Ruslan Hurasan.

Kepada wartawan di Kantor DPRD Maluku, Selasa (05/10/2021), Hurasan menjelaskan, pemerintah berharap di setiap desa ada pendamping desa yang dikaryakan.

Namun, berdasarkan surat masuk yang diterima Komisi IV kata Hurasan, ada pendamping desa yang direlokasi dari Maluku Tenggara ke Jazirah Leihitu tidak menerima hak mereka alias tidak digaji.
“Untuk itu, kami meminta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mengevaluasi kinerja Konsultan Pendamping Wilayah (KPW) 5 Wilayah Maluku,” kata Hurasan.

Apalagi tambah Hurasan, relokasi tenaga pendamping dilakukan KPW5 Maluku tanpa koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Maluku.
“Mestinya, untuk relokasi tenaga pendamping KPW 5 Maluku berkoordinasi dengan Dinas PMPDes sebagai instansi terkait yang bertugas lakukan monitoring dan evaluasi terhadap pendamping desa di seluruh kabupaten/kota di Maluku,” kata Hurasan

Lantaran tidak ada koordinasi dan komunikasi akhirnya kinerja KPW 5 Maluku dianggap tidak professional. Untuk itu, Komisi IV memanggil KPW 5 Maluku untuk dimintai penjelasan, sayangnya KPW 5 Maluku tidak memenuhi panggilan tersebut dan rapat bersama instansi terkait belum bisa dilaksanakan.

Hurasan menegaskan, Kemendes harus lakukan evaluasi terhadap kinerja KPW 5 Maluku.
Apalagi menyangkut dengan pendamping Desa yang sudah bertugas lebih dari dua petang hingga satu bulan ada tahapan yang diatur melalui SK Menteri Desa (Mendes) Nomor 40 tahun 2021 tentang Pendamping Desa.
“Apa yang dilakukan KPW 5 Maluku dengan merelokasi pendamping desa ketempat lain, padahal masa kerja sudah selesai menyalahi aturan sehingga perlu dievaluasi kinerja oleh Kemendes PDTT,” katanya. (Eln)

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60