Komisi I Apresiasi Kinerja KPID Maluku

  • Whatsapp
banner 468x60

Hentikan 45 TV Kabel Tak Berizin

AMBON, MG.com – Komisi I DPRD Maluku mengapresiasi langkah berani
Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Maluku, untuk menghentikan operasional 45 televisi kabel di Kota Ambon.

“Keputusan KPID Maluku, sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Kami berharap, TV kabel yang dihentikan penyiarannya agar segera mengurus perijinan agar bisa berkontribusi,” kata Ketua Komisi I DPRD Maluku, Amir Rumra kepada wartawan di Sekretariat DORD Maluku, Selasa (14/09/2021).

Rumra mengakui, langkah KPID Maluku menghentikan penyiaran 45 TV Kabel di Maluku sesuai dengan kewenangannya. “Kami tetap berharap agar 45 TV kabel yang tak berijin segera mengurus perijinan?” katanya.

Menurutnya, sikap tegas KPID Maluku berlaku untuk semua penyiaran baik milik swasta maupun pemerintah agar pemakaian frekwensi ruang berdampak baik dan berguna bagi rakyat Maluku.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, sesuai monitoring Evaluasi (Monev) terhadap Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) Jasa Penyiaran Televisi melalui Kabel di 11 Kabupaten/kota di Provinsi Maluku ternyata ada 47 usaha televisi kabel di Kota Ambon.

Sayangnya, dari jumlah tersebut hanya ada 2 usaha televisi kabel yang memiliki Ijin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) yakni PT. Thunggal Manise dan PT. Amboina Multimedia.

”Kami menemukan ada 47 usaha televisi kabel di Kota Ambon . Sayangnya hanya 2 usaha televisi kabel yang memiliki ijin penyelenggaraan penyiaran sementara 45 usaha televisi Kabel tidak memiliki ijin penyelenggaraan penyiaran” kata Ketua KPID Maluku, Mutiara D.Utama, S.Sos, M.I.K. melalui rilis yang diterima, Senin (13/9/2021).

Maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran pasal 33 ayat 1 berbunyi, sebelum menyelenggarakan kegiatan lembaga penyiaran wajib memperoleh Ijin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP).

Karenanya Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Maluku (KPID Maluku), mewajibkan semua usaha televisi kabel yang tidak mengantongi Ijin Penyelenggara Penyiaran (IPP) menghentikan siaran sampai dengan mengantongi IPP.
”Wajib untuk semua usaha televisi kabel yang tidak mengantongi Izin Penyelenggara Penyiaran (IPP) menghentikan siaran sampai dengan mengantongi IPP,” kata Mutiara. (Eln)

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60