Watubun : Anggota TNI AL Nodai Sapta Prajurit
AMBON, MG.com – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Maluku, Benhur G Watubun jmenyesalkan aksi pemukulan anggota TNI AL terhadap warga sipil.
“Kita menyesalkan aksi itu, karena menodai sapta prajurit yang harus menjadi pengayom, pelindung masyarakat,” tandas Watubun kepada wartawan di Sekretariat DPRD Maluku, Senin (14/12/2020)..
Menurutnya, aksi ini dilakukan oknum anggota TNI AL, maka dirinya mendesak Danlantamal untuk memberikan sanksi tegas sesuai aturan disiplin internal dari TNI AL kepada para pelaku.
“Karena kita lihat ini warga sipil, ada pihak keamanan kepolisian yang mesti bertanggungjawab. Tapi kalau ini main hakim sendiri bagaimana daerah ini. Tidak boleh ada sikap dan tindakan oknum prajurit seperti itu, karena menyalahi aturan dan kita minta yang bersangkutan harus di bina dan tentu harus diberi sanksi sesuai aturan yang berlaku,” tegas anggota Komisi I DPRD Maluku ini.
Merutnya, tindakan oknum AL merupakan tindakan yang tidak terpuji. Apalagi sebagai prajurit tidak menunjukan kapasitas sebagai prajurit yang baik di hadapan masyarakat.
“Karena itu kita mendesak untuk hal ini harus di perhatikan,” tegas dia, sembari mendorong pimpinan Komisi I untuk segera menggelar rapat dengan mengundang pihak-pihak keamanan, Pangdam XVI Pattimura, Kapolda Maluku dan Danlantamal untuk membahas masalah Kamtibmas menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru ini.
“Kita menginginkan agar daerah ini aman, karena itu saya minta kita akan koordinasi dengan Polda Maluku, kemudian panglima kodam XVI Pattimura termasuk Danlantamal,” ujar Watubun.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPRD Maluku, Jantje Wenno menegaskan apa yang dilakukan oleh oknum TNI AL terhadap waraga sipil adalah sesuatu hal yang patut disayangkan.
“Ini menjadi tanggungjawab bersama, apalagi oleh institusi TNI, olehnya itu saya kira persoalan yang terjadi di Latta saya kira para korban harus diedukasi untuk menutut hak-haknya,” tandas Wenno.
Untuk itu, Wenno mendesak pimpinan TNI AL untuk bisa menyeret oknum-oknum itu ke Pengadilan, sehingga dapat dibuktikan mana yang benar.
Apalagi ada aksi pengursakan pohon natal. “Kita patut pertanyakan tujuannya apa?,” tanya Wenno. (D2)
