AMBON, MG.com – Dalam sidang paripurna Badan Anggaran DPRD Maluku dengan Pemerintah Daerah Maluku, Rabu (02/09/2020) ada sejumlah catatan kritis yang disampaikan.
Catatan dari Banggar DPRD yang harus diperhatikan oleh eksekutif, misalnya soal mutu pendidikan di Maluku.
“Misalnya, anggaran harus digunakan sebaik-baiknya oleh jajaran terkait karena mutu pendidikan di Maluku berdasarkan data yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku berada pada urutan 32 dari 34 Provinsi,” kata Ketua DPRD Maluku, Lucky Wattimury kepada wartawan saat skors sidang paripurna Banggar DPRD Maluku bersama Pemda yang berlangsung di ruang paripurna DPRD Maluku di Ambon, Rabu (02/09/2020)
Wattimury berharap, nantinya, mutu guru menjadi hal penting untuk diperhatikan. “Kita boleh membangun fasilitas atau sarana-prasarana, namun kalau mutu guru tidak kita perbaiki maka mutu pendidikan juga tidak akan membaik,” jelasnya.
Wattimury juga mengingatkan jika nantinya prioritas program adalah peningkatan mutu guru berdasarkan evaluasi hasil tahun 2019.
Selain masalah pendidikan, DPRD Maluku juga menyoroti masalah perikanan di kepulauan Seira Kabuoaten Maluku Barat Daya.
“Karena ada beberapa temuan dewan di daerah sekitar Seira, ada kapal nelayan liar yang tidak mempunyai izin beroperasi di sana, dan itu tidak ada pemasukan apa apa bagi daerah,” jelasnya.
Selain tidak ada pemasukan bagi daerah, beroperasinya kapal nelayan luar tersebut merugikan nelayan setempat yang memiliki izin dan memberikan pemasukan bagi daerah itu. (D2)
