Kepala BPBD SBB Bantah Diskriminasi Pengungsi Kamariang

AMBON, MG.com – Kepala BPBD Kabupaten Seram Bagian Barat, Nasir Surualy membantah jika korban gempa di Desa Kamariang Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) diperlakukan diskriminasi atau tidak adil lantaran minim perhatian pemerintah.
Bantahan ini disampaikan Surualy kepada wartawan di Posko Penanggulangan Bencana di Makorem 151 Binaiya, Batu Gajah, Ambon, Selasa (08/10/2019).

Surualy menjelaskan, tanggal 27 September 2019 atau sehari setelah bencana gempa, Bupati dan Sekda SBB langsung datangi pengungsi asal Desa Kamariang.
Surualy mengakui saat mendatangi pengungsi belum ada bantuan yang diperoleh dan hanya menggunakan stok di Dinas Sosial dan BPBD SBB
“Kita bagikan bantuan bagi pengungsi di Gemba, Kairatu dan Kamariang,” terangnya.
Jadi soal pilih kasih sang bupati tambah Surualy tidak benar.
Bahkan, bantuan dari Presiden RI langsung dibawa Bupati SBB ke Desa Kamariang.
Surualy berharap, persoalan ini tidak dipolitisasi.

Namun Surualy membenarkan jika ada pengungsi yang telah menderita penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dan diare.
“Penyakit ini baru diderita warga pengungsian di Kamariang, ini karena kondisi cuaca dan juga tenda yang digunakan belum mencukupi atau kurang. Sebab, saat itu stok tenda sangat kurang,” akui Surualy.

Bahkan tambahnya, pembagian tenda juga tidak merata lantaran pembagian ada yang memperoleh dua tapi ada juga yang hanya menerima satu tenda yang dihuni beberapa keluarga.
“Namun saat ini tidak lagi bermasalah karena telah dibagi merata termasuk Desa Kamariang,” kata Surualy.

Surualy juga mengklarifikasi informasi soal adanya dugaan pungli terhadap warga pengungsi di Dusun Kelapa Dua yang dilakukan petugas BPBD SBB saat mengantar bantuan sembako.
“Seluruh bantuan yang diberikan melalui satu pintu agar diketahui. Entah itu bantuan dari LSM atau unit lain,” kata Surualy.
Alasan pihaknya menerapkan hal ini, agar pihaknya bisa mengetahui ada bantuan yang dibawa. “Soal distribusi bantuan silahkan kalau donatur mau mendistribusikan langsung tapi harus dilaporkan ke posko,” terangnya.

Mengenai dugaan adanya permintaan uang saat membagikan sembako, Surualy menjelaskan, di Dusun Kelapa Dua, ada umat Hindu yang memberikan bantuan tanpa melalui posko.
Untungnya, di Dusun tersebut, BPBD membangun tenda untuk pengungsi yang gunanya menjadi pusat pelayanan dan bantuan. Dan bantuan dari umat Hindu tersebut didata.
“Isu soal BPBD bagi sembako namun minta uang, itu tidak benar jangankan minta uang melihat bantuan saja tidak pernah,” tandasnya. (On)

Tinggalkan Balasan