Lima Tahun, DPRD Maluku Hasilkan 230 Produk

AMBON, MG.com – Anggota DPRD Provinsi Maluku periode 2014 – 2019 telah menghasilkan 230 produk dengan rincian, 56 Peraturan Daerah (Perda) yang terdiri dari usulan Pemerintah Daerah sebanyak 32 buah dan inisiatif DPRD sebanyak 24 buah Perda,
114 keputusan DPRD Provinsi Maluku, Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Maluku 25 buah, Nota Kesepakatan Bersama Pimpinan DPRD dengan Pemerintah Provinsi Maluku yang dituangkan dalam berita acara sebanyak 19 buah, rekomendasi DPRD dan Pemerintah Provinsi Maluku sebanyak 16 buah.

“Total 56 Perda yang telah ditetapkan anggota DPRD Provinsi Maluku periode 2014 – 2019, 114 keputusan DPRD Provinsi Maluku, Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Maluku 25 buah, Nota Kesepakatan Bersama Pimpinan DPRD dengan Pemerintah Provinsi Maluku yang dituangkan dalam berita acara sebanyak 19 buah, rekomendasi DPRD dan Pemerintah Provinsi Maluku sebanyak 16 buah,” kata Plt. Sekretaris DPRD Provinsi Maluku, Bodewyn Wattimena saat memberi keterangan pers di ruang kerjanya, Jumat (909/08/2019).

Wattimena menegaskan pentingnya data tersebut disampaikan agar ada kesamaan data untuk dipublikasi.
Masyarakat jelas Wattimena, berhak mengetahui apa yang telah dikerjakan para wakil rakyat periode 2014-2019 karena ada begitu banyak hal yang dihasilkan. “Mungkin saja selama ini tidak tetpublijasi sehingga masyarakat menilai apa sih yang dikerjakan anggota DPRD Provinsi Maluku selama ini, untuk itu tanggungjawab kami mempublikasikan ini semoga dengan adanya informasi ini masyarakat bisa menilai apa yang telah dilakukan anggota DPRD Maluku oeriode 2014 – 2019,” kata Wattimena.

Selain itu, di tahun 2019 telah ditetapkan program pembentukan Peraturan Daerah yang berisi sejumlah Ranperda yang diisi Pemerintah Daerah serta usulan inisiatif DPRD.
Ada sembilan Ranperda usulan Pemda dan empat usulan inisiatif DPRD Maluku.
Saat ini tambahnya, Ranperda Usulan Pemda dalam tahap penyusunan sedangkan usulan inisiatif DPRD telah dilakukan uji publik.
“Diharapkan dalam waktu dekat jika tidak bisa dibahas anggota DPRD periode ini maka nantinya dibahas anggota yang akan dilantik,” jelasnya. (on)

Tinggalkan Balasan