RMS, RACUN ATAU MADU

Oleh : Christ Sahetapy (Magister ilmu Komunikasi )

Memantau berbagai komentar tentang pengibaran Bendera RMS di beberapa negeri dan tempat sampai penangkapan Perwakilan FKM RMS di Desa Hulaliu Kecamatan P.Haruku Kabupaten Maluku Tengah dikutip dari ( https://www.kabartimurnews.com/2019/07/02/lima-tokoh-rms-resmi-dibui/) maka saya berikan judul penulisan ini” RMS Racun atau Madu “.
Generasi kegenerasi masih tahu, mengerti tentang RMS kepanjangan Republik Maluku Selatan ,dan pasti mengerti tentang racun dan madu.
Dari komentar berbagai orang di Medsos ada yang tidak sukai lagi RMS yaitu orang Maluku dari pimpinan sampai rakyat bila dengar RMS, digolongkan sebagai kelompok yang menganggap RMS sebagai racun.
Yang menganggap racun itu karena ingin menghindar dari racun karena takut kehilangan sesuatu dan dianggap membunuh karier dan masa depan dari generasi ini. Mereka berada diruang simbiosis mutualistis.
Tetapi juga dianggap akan memunculkan proses penekanan dan mempasung hak-hak hidup sebagai bagian dari proses pembodohan dan keterbelakangan.
Mereka ini telah bersimboisis sehingga nasionalisme ke Indonesiaan semakin merasuk, untuk menemukan jati diri sebagai anak bangsa. Kajian politik mereka hanya sebatas kajian berdasarkan informasi politik tanpa analisis substansi persoalannya.

Sementara ada kelompok Manusia yang mengkristal sebagai kelompok RMS disebut Madu yang manis.
Kelompok madu ini menganggap RMS adalah bagian hidup perjuangan untuk meraih kembali kedaulatan yang dianggap madu telah diambil pemerintah jaman Soekarno dari Mulut mereka dimana madu itu adalah, kedaulatan yang sah, keharmonisan basudara gandong, kekayaan alam Maluku yang dikelola tanpa mensejahterahkan rakyatnya.
Bagi mereka Pemerintah Indonesia mengambil alih kedaulatan RMS yang sah sama dengan memporak porandakan sistem kehidupan budaya anak cucu Alifuru.
Mereka ini hidup dalam dualisme dengan pemerintah Indonesia.

Dan dari statemen di medsos, mereka menganggap pemerintah Indonesia adalah Penjajah.
Kehilangan madu itu dalam standar nasional mengakibatkan rakyat Maluku miskin, tertinggal, peringkat pendidikan ke 33-34.
Mereka ini bersiap mati, dipenjara, ditangkap, ditawan hanya lantaran mengibarkan sebuah kain berwarna merah putih, biru, hijau yang dikenal sebagai bendera RMS.
Perjuangan mereka dianggap perjuangan suci; sama dengan Papua merdeka maupun Aceh merdeka yang naikan bendera dengan perlawanan senjata.
Cuma bedanya adalah Kelompok RMS hanya berbekal secarik kain bendera berwarna lambang kemerdekaan RMS dan perjuangan mereka bertangan kosong, tanpa bedil sepucukpun.

Anehnya mereka diperlakukan seperti separatis ketika ditangkap naikan bendera empat warna itu.
Sementara Gerakan Aceh Merdeka dan Papua merdeka melenggang bebas dengan benderanya dan senjata organi yang tidak diketahui darimana asalnya.

Dipertanyakan apakah racun yang dituangkan di Maluku berbeda dengan kedua gerakan tadi ??? atau madu yang dipertaruhkan hanya isapan jempol ? Atau mendekonstruksi sikap dan pola politik hegemoni yang bisa mengganggu kesatuan bangsa di dunia bangsa – bangsa ???

Dari kajian sejarah

Sebetulnya RMS itu menarik kalau dibedah dengan science dan knowledge.
Kalau orang Maluku belajar politik dari RMS, maka ilmu komunikasi politik yang diajarkan Presiden RMS, Dr. Soumokil, dan Ibrahim Ohorella serta lainnya, memberikan pelajaran pertumbuhan politik homophilea bahwa orang Maluku adalah sebuah nation yang beda dengan etnis lainnya, ingin mandiri dan membangun diri sesuai kultur mereka, agar orang Maluku cerdas dalam dunia perpolitikan yaitu membangun negara yang bebas dari berbagai penjajahan yang harus dihapuskan dari muka bumi.
Itulah perjuangan kemanusiaan bagi kesejahteraan sebuah bangsa seperti arah perjuangan Indonesia masyarakat adil dan makmur.
Pada dimensi kesejahteraan inilah Pemerintah Indonesia harus klarifikasi melalui berbagai pelajaran dan idiologi demi memiliki nilai dan makna pembaruan dari sebuah sejarah hegemoni dengan kekerasan tapi juga dengan diplomasi opensif dan represif terhadap hak-hak azasi rakyat Maluku.

Namun masih terjadi pertentangan baik internal maupun eksternal terhadap pemerintah Indonesia dengan simbol- simbol kemerdekaan RMS 25 April 1950, yang terlepas dari RIS sesuai kesepakatan internasional.

Dari situlah Pemerintah Indonesia secara politik kenegaraan, RMS tidak boleh disebut Separatis. Itu bersalahan karena nilai politik kenegaraan 25 April 1950 menjadi acuan perjuangan kelompok Madu.
Kesejahteraan dan kebebasan itu adalah tuntutan mereka untuk menikmati hak hidup seperti Jawa, Madura, Sumatera, dan daerah lainnya berbeda dengan GAM dan OPM.
Menelusuri perjuangan mereka , rapuhnya Kekuatan diplomasi anak Maluku yang harus dimulai dari pembuktian sistem politik aneksasi yang melanggar hak hidup orang Maluku.
Disitulah terletak nilai bargainning power dan position anak Maluku, yang cukup besar gaungnya demi perhatian dari pemerintah pusat membangun Maluku yang telah menguras laut dan darat.
Sarat dengan korupsi berjamaah di zaman orde baru sampai sekarang.
Kemerdekaan hanya dipakai untuk mengeruk kekayaan rakyat serta menguasai SDA bagi kelompok penguasa, apalagi di zaman orde baru yang ekornya masih bergerak sampai sekarang.

Kelihatan sekali Dinamika politik, berdiplomasi pakai selembar kain berwarna adalah perjuangan, diatas kepentingan rakyat Maluku dari negara yang dibentuk secara hegemony.
Mereka menganggap simbol perjuangan dengan kibaran Bendera cukup memberi pesan bahwa orang Maluku minta perhatian besar, menjadi perhitungan Pemerintah Pusat.
Sasarannya kemanusiaan yang beradab yaitu kesejahteraan rakyat. Bukan rakyat harus miskin dan tertinggal, sebab itu juga kejahatan politik negara mengancam hak hidup kesetaraan.
Simpul perjuangan ini memberi kesimpulan kuat akar rumput yang terdiri dari orang kelas bawah berasal dari kampung tanpa pengalaman besar dapatkah meruntuhkan negara Indonesia ???

Sebuah drama politik yang panjang kalau dibedah dan dirangkai satu persatu peristiwa demi peristiwa maka anak Maluku terjebak dalam lanjutan dan rajutan benang merah dari “mastermind” menjadi centrum. Permainan politik stigmatisasi meruntuhkan dan menghancurkan mental anak Maluku sendiri.
Ini yang dikatakan Jaques Derrida sebuah dekomposisi atau penghancuran moral anak Maluku tanpa sadar tanpa tau diri ( iqnorance).

Untuk itu lembaga legislatif daerah harus cerdas berpolitik agar ada check and balances antara pusat dan daerah.

DPRD Maluku harus belajar berdiplomasi dengan science dan mendorong rakyat membangun manajerial politik ekonomi makro tapi Berbasis Mikro, dengan sistem tata kelola pemerintahan yang berbasis TEKNOLOGI DIGITAL searah perkembangan jaman yang memasuki era revolusi industri ke 4.0.
Pada level ini legislator di Maluku perlu dipertanyakan kwalitasnya sebagai wakil rakyat yang berjuang bersama pemerintah bagi rakyat Maluku agar tidak ada racun dan madu , tidak ada diskriminasi dan dualisme, akibatnya banyak dusta diantara kita.

Maluku sejak awal dipenuhi pemikir-pemikir besar dibandingkan dengan sekarang.
Jauh sebelum Indonesia merdeka dan sesudah merdeka, Maluku sudah menelorkan manusia cerdas, ada ahli hukum, ada ahli atom, yang bekerja didalam negeri dan diluar negeri.
Anggota DPRD sampai DPR butuh pemikir dengan semangat kepeloporan berdasarkan kompetensi yg bukan saja berbagai disiplin ilmu doang tapi pengalaman manajerial politik yang handal untuk mendorong pemerintah daerah.
Bagaimana mau mendorong kalau menjadi pemimpin saja tidak memiliki inovasi dan motivasi agar dapat ditransmisikan melalui legislasi, budget, dan kontrol terhadap sistem birokrasi yang diduga sangat korup.

Tulisan thesis : “Dekonstruksi Republik Maluku Selatan sebagai pengaruh komunikasi politik Nasional ” memberikan dorongan untuk meneliti perkembangan politik Indonesia sampai dengan peristiwa bencana besar politik bumi hangus Maluku sudah memberikan muatan bagi analisis komunikasi politik yang dituangkan dalam thesis itu , memberi gambaran penghancuran Maluku menjadi daerah terpasung dengan pola-pola perang horisontal.

RMS sebagai Racun maupun madu tidak membawa keuntungan yang signifikan karena akan menjadi Stigma berkepanjangan bagi generasi Maluku kedepan kecuali kemerdekaan dan kedaulatan itu dikembalikan atas kesepakatan Indonesia dan Rakyat Maluku. Disitulah akar kepahitan politik yang dtanam Indonesia di bumi Maluku.
( Thesis tersebut sudah dibagikan ke Perpustakaan Negara dan beberapa perguruan Tinggi)

Kesimpulan : Sistem Racun dan Madu politik di Maluku bagi pemerintahan negara Indonesia baik di pusat maupun didaerah, dapat diselesaikan.
intinya : – kalau ada Dualisme pasti juga ada dualitas ( teori Anthony Giddens) ,
– Hanya ada good will dan political will dari Pemerintah Pusat , keadilan bagi Maluku dan kebenaran serta kesejahteraan bagi rakyat Maluku.
Berbagai teori komunikasi yang dapat menjawab berbagai masalah politik hanya terdapat penampilan wajah kejujuran bagi negeri ini secara transparan tanpa retorika yang tidak produktif dan edukatif kepada masyarakat Maluku .

Sebetulnya sikap anak-anak Hulaliu yang naikan Bendera RMS harus dipahami sebagai bagian dari diplomasi politik transparansi sebagai kebebasan berekspresi dan simbol perjuangan yang belum diselesaikan Pemerintah Indonesia tetapi sekaligus peringati Pemerintah Pusat bahwa ada sesuatu yang salah dalam hegemoni masa lalu.
Ini harus dibicarakan dan dipecahkan bersama oleh pemimpin daerah termasuk DPRD dengan Pemerintah Pusat secara konperhensif dengan rakyat Maluku tanpa ada tekanan dan kekerasan.
Itu terjadi bila penguasa hegemoni memiliki kemampuan berpikir yang tinggi agar bisa selesaikan akar kepahitan itu.
Dalam teori politik dualisme dan dualitas ,pemerintah harus berani berikan ruang independen,ruang netral yang hampa tanpa dikotori oleh pikiran dari OTAK AMIGDALA untuk bicara RMS, agar jangan menjadi StigmatiSASI bagi Anak -Anak Maluku yang selama ini dipakai pihak- pihak tertentu mencari keuntungan diwilayah stigmatisasi itu.
Pemerintah kalau tidak selesaikan berarti pemerintah membuat politik pembiaran tetapi juga membuat politik gelang karet untuk meremas dan menekan hak hidup masyarakat Maluku dipentas Nasional.
Jangan pakai POLITIK JUKUL-JUKUL untuk membuat jarak kekuasaan ( power distance) antara Pusat dan Daerah Maluku, sehingga Maluku ditinggalkan.

*Dari berbagai sumber

Tinggalkan Balasan