Kalah Pilkada dan Pileg di Maluku, Golkar Bongkar Struktural

Marasabessy : Yang Keberatan Silahkan ke DPP

AMBON, MG.com – Kekalahan Partai Golkar di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Pileg Maluku menjadi penyebab, pembongkaran besar-besaran di tubuh partai berlambang beringin ini.
Tidak tanggung-tanggung, 10 Ketua DPD II mines Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KTT) dinonaktifkan.

Demikian dikatakan Ketua Bidang Kaderisasi DPD Partai Golkar Provinsi Maluku, Ridwan Marasabessy saat menggelar konferensi pers di Kantor DPD Partai Golkar Provinsi Maluku, di kawasan Karang Panjang, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Rabu (10/7/2019).

10 Ketua DPD II Partai Golkar yang dinonaktifkan termasuk tiga yang masih menjabat sebagai bupati dan walikota aktif yakni, Bupati Buru (Ramly Umasugi), Bupati Seram Bagian Timur (Mukti Keliobas) dan Walikota Ambon (Richard Louhenapessy).
Sedangkan tujuh Ketua DPD II Partai Golkar lainnya yaitu, Maluku Tengah, Maluku Tenggara, Kabupaten Kepulauan Aru, Buru Selatan, Maluku Barat Daya, Seram Bagian Barat, dan Kota Tual.
Yang dinilai berhasil tambah Marasabessy, hanya Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Marasabessy menandaskan, sebelum pihaknya mengambil keputusan, sudah dilakukan konsultasi dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar.
“Hasil konsultasi, DPP Partai Golkar mengizinkan, itu berarti keputusan menonaktifkan Ketua DPD II Partai Golkar di 10 kabupaten dan kota di Maluku bukan dilakukan DPD I Partai Golkar Maluku, sebab saat rapat yang digelar beberapa waktu lalu, hampir seluruh pengurus hadir,” jelas Marasabessy.

Menurut Marasabessy, menyikapi dinamika tersebut, DPD I Partai Golkar Maluku berinisiatif membentuk tim 15 yang diketuai Richard Rahakbauw.
“Seluruh keputusan Tim 15 berdasarkan aklamasi tanpa pembahasan. Dalam aklamasi itu, semuanya diserahkan kepada Ketua Tim 15 untuk menunjukan 10 penjabat DPD II Partai Golkar yang dinonaktifkan itu, setelah itu, prosesnya kita tindaklanjuti ke DPP Partai Golkar di Jakarta,” urainya.

Marasabessy menegaskan, bagi yang merasa dirugikan, atas hasil pleno dipersilahkan melaporkan ke Mahkamah Partai Golkar.
“Apapun yang menjadi keputusan Mahkamah Partai, DPD I Partai Golkar Maluku akan menerimanya juga bagi yang terkena sanksi harus menerimanya,” tegas Marasabessy. (On)

Tinggalkan Balasan