DPRD Buru Gelar Rapat Paripurna LKPJ Bupati 2018

NAMLEA, MG.com – Bupati Buru, Ramly Umasugi tidak terlihat hadir pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Buru terkait Penyampaian Nota Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Buru tahun anggaran 2018, Jumat (29/03/2019).
Kehadiran Bupati Buru, diwakili Asisten I Setda Buru, Ir Masri.

Ketua DPRD Buru, Iksan Tinggapy dalam pidatonya mengatakan, Rapat Paripurna LKPJ dilaksanakan dalam rangka mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang terarah serta mampu menjawab tantangan perubahan secara efektif dan akuntabel.
“Untuk memenuhi ketentuan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pada pasal 71 ayat 2 maka Kepala Daerah menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir sebagai laporan keterangan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran,” jelas Tinggapy.

Selanjutnya ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 pada pasal 18 bahwa muatan LKPJ menjelaskan tentang arah kebijakan umum pemerintahan daerah pengelolaan keuangan secara makro termasuk pendapatan dan belanja daerah penyelenggaraan urusan desentralisasi tugas pembantuan serta penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
“Kemudian sebagaimana ketentuan pasal 23 LKPJ disampaikan dalam rapat paripurna DPRD yang menjadi dasar digelarnya Paripurna,” tegas Tinggapy.

Sementara itu, Bupati Buru, Ramly Umasugi dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Asisten I Setda Buru, Ir Masri menjelaskan bahwa, penyampaian LKPJ akhir tahun anggaran 2018 merupakan rangkaian awal dari pelaporan kinerja dan pengelolaan APBD Tahun Anggaran 2018.
“Laporan ini akan ditindaklanjuti dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang akan disampaikan melalui rapat paripurna,” katanya.

LKPJ akhir tahun anggaran 2018 tambahnya, secara substansi merupakan evaluasi capaian kinerja pembangunan tahunan Kabupaten Buru berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 10 tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buru tahun 2017-2022.
“RPJMD ini mempunyai visi Kabupaten Buru yang maju menuju masyarakat Bupolo yang sehat cerdas berakhlak mandiri dan sejahtera yang dijabarkan melalui 5 visi. yakni, wujudkan masyarakat Bupolo yang berakhlak sehat dan cerdas.
Penyelenggaraan pemerintahan yang amanah profesional dan akuntabel.
Peningkatan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam yang Lestari.
Pemerataan pembangunan yang berkeadilan dan peningkatan daya saing ekonomi daerah, dan
Perwujudan ruang yang nyaman dan berkelanjutan,” bebernya.

Tak lupa Umasugi memberikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada pimpinan dan anggota DPRD Buru yang telah berpartisipasi dalam pembangunan di daerah tersebut.
“Partisipasi aktif ini melahirkan capaian-capaian positif telah kita raih selama tahun 2018 saya juga mengucapkan terima kasih kepada hadirin yang telah mengikuti dengan seksama laporan keterangan pertanggungjawaban ini hingga akhir,” katanya.
Kegiatan ini diakhiri dengan
Penyerahan Dokumen LKPJ dari Pemerintah Daerah Buru kepada Ketua DPRD Buru.

Untuk diketahui, rapat paripurna ini dihadiri,
Dandim 1506/Nla, yang diwakili Pasi Intel, Kpt Arm Ramli Angkotasan, anggota DPRD Buru, pejabat eselon II lingkup Pemkab Buru dan Kepala Pengadilan Negeri Buru. (an)

Tinggalkan Balasan