Tingkatkan Kapasitas TPID Maluku Lakukan Studi Tiru

AMBON, MG.com – TPID Sumatera Barat dan TPID Kota Padang dipilih sebagai Iokasi studi tiru TPID Maluku yang dipimpin Sekda Maluku, Hamin bin Thaher pada 21 dan 22 Februari 2019 lalu.
Dipilihnya TPID Sumatera Barat karena berhasil meraih penghargaan TPID Terbaik Tingkat Provinsi se-Sumatera dua tahun berturut-turut yaitu tahun 2016 dan 2017.
Sedangkan TPID Kota Padang berhasil menyabet penghargaan TPID Terbaik Tingkat Kota/Kabupaten se-Sumatera pada tahun 2017.
Demikian dikemukakan Kepala Tim TPID Maluku, Andy Setyo Biwado dalam siaran persnya, Selasa (12/03/2019).

Studi Tiru bertujuan meningkatkan kapasitas (capacity building) anggota TPID di Maluku agar pemahaman terhadap pengendalian inflasi meningkat sekaligus mendorong anggota untuk melakukan inovasi baru dalam penyusunan program.

Menurutnya, TPID Sumatera Barat dan Lampung berhasil menyandang gelar TPID Terbaik berkat beberapa program inovasi dalam pengendalian inflasi.
TPID Sumatera Barat aktif menggelar Pasar Tani pada hari dan waktu tertentu.
“Pasar Tani merupakan program pengendalian inflasi yang diinisiasi oleh Dinas Pertanian untuk memangkas rantai distribusi. Disamping itu, Toko Tani Indonesia yang ada di Kota Padang beroperasi secara berpindah tempat (mobile) dengan menggunakan mobil pick-up dan membuka lapak-lapak dagangan,” jelasnya.
Cara ini cukup efektif dalam meredam gejolak harga karena mobil Toko Tani Indonesia dapat langsung menuju ke daerah-daerah yang komoditas pokoknya rawan mengalami kenaikan harga.

TPID Sumatera Barat juga memiliki BUMD yang khusus mengelola minimarket modern yang diberi nama Minang Mart.
Dalam operasionalnya, BUMD tersebut bekerjasama dengan pihak swasta. Minang Mart berfungsi sebagai pusat pembelian (Central Purchasing) bagi produk IJMKM dan hasil produk pertanian dari Kelompok Tani.
“TPID Sumatera Barat juga mendirikan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang khusus melakukan monitoring dan menjaga inflasi, yaitu UPTD Distribusi, Pasokan dan Akses Pangan,” jelasnya.
UPTD yang berada dibawah Dinas Ketahanan Pangan tersebut bertugas memastikan kelancaran distribusi dan ketersediaan bahan pokok di pasar, sehingga stabilitas harga tetap terjaga.

Selain berdiskusi terkait program-pogram TPID, rombongan Studi Tiru juga berkesempatan mengunjungi salah satu Sub Terminal Agribisnis (STA) yang berada di Kota Payakumbuh.
Berdirinya STA tersebut berawal dari kegelisahan petani karena sering dirugikan akibat harga hasil pertanian lebih banyak dipengaruhi oleh tengkulak.
Menyikapi hal tersebut, Gapoktan di Payakumbuh bersepakat membentuk unit usaha dan menghimpun dana agar dapat membeli hasil panen dari petani, sehingga tidak tergantung tengkulak.

Dengan semangat kebersamaan dan transparansi, Gapoktan mampu menekan tengkulak agar tidak menetapkan harga seenaknya.
Gapoktan tersebut berhasil menjaga harga di tingkat petani tetap kompetitif.
Berkat keberhasilan tersebut, kelompok petani lain di luar Gapoktan juga turut menjual hasil panennya.
Untuk memperkuat kelembagaan, Gapoktan berubah menjadi STA dengan dukungan dan pembinaan dari Bank Indonesia Sumatera Barat, Pemprov Sumatera Barat serta Pemkot Payakumbuh.

Studi Tiru ini sangat bermanfaat bagi TPID Provinsi Maluku maupun TPID Kota/Kabupaten.
Soliditas dan komitmen anggota TPID dalam merencanakan dan merealisasikan program-program T PID merupakan kunci keberhasilan T PID Sumatera Barat maupun TPID Kota Padang.
Di samping itu, komitmen penuh dan dukungan nyata dari pimpinan daerah turut berkontribusi besar pada suksesnya program-program yang direncanakan.

Program-program yang sukses di Sumatera Barat dan Padang dapat menjadi referensi dan bahan masukan bagi TPID se-Maluku. “Keberhasilan TPID Sumatera Barat dan Padang diharapkan dapat menjadi motivasi bagi TPID di Maluku dalam merumuskan program unggulan sekaligus memunculkan ide-ide kreatif untuk diterapkan di Maluku dengan metode ATM yakni Amati-Tiru-Modifikasi,” karanya.
Ke depan, dengan adanya inovasi dan ide kreatif yang diterapkan oleh TPID se-Maluku dapat memperkuat kebijakan pemerintah dalam upaya pengendalian inflasi melalui prinsip 4K yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif. (MG)

Tinggalkan Balasan