Diduga Politisasi PKH, DPRD Ingatkan Zubair Surnia

NAMLEA, MG.com – Dugaan politisasi dana Program Keluarga Harapan (PKH) yang diduga dilakukan untuk suksesi isteri Kepala Dinas Sosial, Ny. E. Gani yang mencalonkan diri sebagai calon anggota DPRD Buru dari Partai Golkar.
Dugaan ini muncul setelah ada pertemuan ibu-ibu penerima PKH di kediaman Kadis Sosial Buru, Zubair Surnia belum lama ini.

Maraknya tudingan ini, akhirnya ditibdaklanjuti DPRD Buru dengan mengundang Kadis Sosial bersama Koordinator PKH Kabupaten Buru untuk hearing di Kantor DPRD Buru, Selasa (12/03/2019).

Pada saat hearing, Wakil Ketua DPRD Buru, Djalil Mukaddar SP mengingatkan Kadis Sosial, Zubair Surnia dan para pendamping PKH agar tidak terjun di wilayah becek politik yakni Pileg kabupaten, karena penjara telah menanti.
“Hati-hati, penjara menunggu,” tegas Djalil Mukaddar.
Hearing tersebut juga dihadiri Asisten I, Ir H. Masrie Bugis dan pihak Bank Mandiri Cabang Ambon di Namlea. Rapat ini berjalan sangat alot.
Kegiatan yang dimulai pukul 14.00 wit dan baru berakhir dan ditutup pimpinan rapat, Ketua DPRD, Iksan Tinggapy SH, pukul 18.30 wit.
Para wakil rakyat yang hadir mengkritisi kebijakan Zubair Surnia, Koordinator OKH Kabupaten Buru serta para pendamping, lantaran mendikte penerima PKH di desa-desa, agar memilih caleg tertentu dari partai tertentu.

Tidak tanggung-tanggung, wakil rakyat Partai Golkar pun ikut mengkritisi bahkan membuka aib para pendamping PKH.
Para pendamping dituding bermain politik, mengarahkan para penerima bantuan PKH untuk memilih isteri Kadis Sosial di Pileg 17 April nanti.

Bahkan, Ketua DPRD Buru, Iksan Tinggapy SH yang memimpin sidang tanpa sungkan menyebut nama seorang pendamping yang duduk di kursi belakang Kadis Sosial.
Oknum pendamping ini diketahui telah bermain politik untuk caleg tertentu.
Dalam hearing itu, selain dibongkar borok permainan politik, Jafar Nurlatu dari Demokrat dan Solihin Buton dari PKS juga membuka dugaan pemotongan dana PKH oleh oknum tertentu, baik dilakukan oleh oknum pendamping, kades juga oknum kadus.
Arifin Latbual dari PDIP lantas mengutip KUHP yang mengatur sanksi dan ancaman hukuman bagi mereka yang mengambil hak orang lain.
Fandy Umasugi dan Jaidun Saanun dari Partai Golkar juga menyampaikan permasalahan PKH saat mereka turun reses ke desa-desa.
Saat kadis sosial menjelaskan mekanisme pencairan PKH serta kebijakan lapangan langsung diinterupsi Umasugi dan Saanun sehingga rapat berjalan alot.

Saat Wakil Ketua DPRD Buru, Djalil Mukaddar buka suara soal penjelasan Koordinator PKH soal besaran dana bantuan PKH tahun 2019 senilai Rp 39 miliar.
“Ini adalah uang rakyat yang oleh pemerintah disasar untuk menanggulangi dan mengurangi kemiskinan,” tegas Djalil.
Di hadapan Kadis sosial, Koorkab dan pendamping PKH, Djalil mengingatkan, Itu dasar yang harus dipahami.
“Dana PKH Ini tidak boleh dikotori, apalagi mencederai demokrasi. Ada ketakutan penerima PKH, lantaran ancaman dicoret, dari daftar penerima PKH, dan ini fakta yang tadi disampaikan bapak ibu dewan yang terhormat. Ini fakta untuk saudara mengevaluasi seluruh pendamping di kecamatan dan desa,” tandasnya lagi.

Menurut Djalil, temuan para wakil rakyat di beberapa desa dan sempat viral, dilihat dari pengakuan dan testimoni saudara Hanifah Kolengsusu di Desa Namsinah, Kecamatan Waplau.
“Beliau menceritakan fakta, bahwa di sana itu kalau tidak mengikuti caleg tertentu nanti daftar PKHnya dihapus,” tegas Djalil.

Untuk itu, sekali lagi diingatkan kepada kadis sosial dan para pendamping PKH, agar mereka tidak bermain politik.
“Saya ingatkan anda, dengan fungsi pengawasan kita, anda jangan masuk di wilayah ini. Tidak boleh dan kita juga tidak boleh masuk di wilayah ini,” tegas Djalil.

Djalil juga menceritakan temuan di Desa Waelihang. kalau ada penerima PKH diberi kartu nama caleg partai politik tertentu.
“Saya meminta besok saudara kumpul camat dan para kepala desa jelaskan PKH tidak ada kaitan dengan politik,” tegaskannya lagi.

Djalil meminta agar semua pihak ada pada koridor masing-masing.
“Lembaga ini akan mengawasi, apalagi tadi nama oknum yang disebutkan Ketua Dewan agar berhati-hati. Saudara segera mencabut dukungan itu dan netral.Tidak boleh bermain-main di wilayah politik,” tandas Djalil.
Sedangkan Zubair Surnia dalam kesempatan itu, terlihat banyak berputar kata menjawab permintaan dewan untuk menyerahkan daftar nama penerima PKH. Karena itu beberapa kali dia diinterupsi.
Sedangkan dugaan keterlibatannya memerintah potong dana PKH seperti yang diungkap Djafar Nurlatu dari Partai Demokrat, Surnia membantah tudingan itu. Bahkan tanpa ragu, Surnia bersumpah atas nama Allah.

Dengan menyampaikan alibi dan pandai bersilat lida, Surnia tidak menjawab tudingan beberapa wakil rakyat soal keterlibatannya mengarahkan penerima PKH agar memilih istrinya yang jadi caleg DPRD Buru.
Ia hanya memberi klarifikasi singkat soal berita koran dan temuan Panwascam Namlea soal kedatangan ibu PKH di rumahnya pekan lalu. (MG)

Tinggalkan Balasan