Kinerja Bupati Bursel Dikecam

Dua Periode Pimpin Bursel, Tagop Dinilai Gagal

NAMROLE, MG.com – Tagop Soulissa Buoati Buru Selatan dinilai gagal memimpin kabupaten tersebut.
Gagalnya bupati dua periode yang diusung PDI Perjuangan lantaran lebih sering berada di luar daerah, terutama untuk mengurus kepentingan politik isterinya sebagai calon anggota DPR RI dapil Maluku.

Penilaian ini disampaikan pemuda yang tergabung dalam Forum Silaturahmi Pemuda Pelajar Mahasiswa Namrole (FORSIPPMAN) dan Aliansi Mahasiswa Peduli Rakyat (AMPERA) Bursel pada aksi damai di depan Kantor Bupati Bursel, Senin (11/3/2019).

Aksi ini dikawal ketat aparat kepolisian Sektor Namrole dibantu petugas Satuan Polosi Pamong praja. Aksi ini dari awal hingga akhir berjalan damai tanpa pergerakan anarkis.

Pantauan media ini, aksi demo yang dikoordinir Rispan Lesnussa selaku Kordinator Lapangan (Korlap), bersama Abubakar Mahu Ketua Ampera Maluku, Umar Rifaldi Najar Ketua Forsippman dan lainnya.

Pendemo membentangkan spanduk bertulis “Bupati Buru Selatan gagal membawa kemajuan Kab Bursel”, “Bupati dan DPRD segerah mempercepat proses pengangkatan Wakil Bupati” dan DPRD krisis tanggungjawab”.

Akibat aksi tersebut, sejumlah pimpinan OPD Bursel pusing lantaran isu yang diusung terbilang berani.

Kepala Kesbangpol Kabupaten Bursel, Isnid Thio mencoba bernegosiasi dengan pendemo agar aspirasi mereka dapat dibicarakan didalam (ruangan) namun ditolak oleh pendemo.

Asisten satu Alfario Soumokil juga memerintahkan kepada Kasat Pol.Pp Asnawy Gay meminta pendemo dapat menyampaikan tuntutan mereka dalam ruangannya juga tak digubris, ditolak pendemo.

Diketahui ada enam tuntutan pendemo yaitu pertama, mendesak Bupati dan DPRD kabupaten Buru Selatan segera percepat proses pengangkatan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan.
Dua, Ampera Maluku dan Forsippman Namrole meminta bupati percepat pengangkatan Sekda Bursel definif.
Tiga, bupati diminta copot Kadis Pertanian (Aminudin Bugis) dari jabatannya.
Empat, DPRD harus proaktif dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai wakil rakyat, dan memberikan teguran keras kepada Bupati Buru Selatan yang sering keluar daerah tanpa alasan yang jelas.
Lima, pemda dan DPRD harus menutup aktifitas tempat prostitusi di Kota Namrole. Enam, Pemda dan DPRD harus lebih proaktif dalam proses pembangunan di Buru Selatan.

Umar Rifaldi Najar Ketua Umum Forsippam dalam orasinya mengatakan bahwa, tujuan pemekaran Kabupaten Buru Selatan untuk memakmurkan rakyat Buru Selatan dan untuk mensejahtrakan rakyat Buru Selatan.
“Tetapi rakyat buru selatan dianaktirikan di negeri ini,” ujarnya.

Dikatakan masyarakat Buru Selatan miskin, dan Oemda Bursel dituntut percepat proses pembangunan seperti pembentukan Polres, Kejari dan Perguruan Tinggi di Buru Selatan. Menurut mereka, jika lembaga ini dibangun maka proses pengawalam terhadap kasus korupsi berjalan dengan baik.

“Kami menuntut Tagop Soulisa tidak terlalu keluar daerah. Alasannya perjalanan dinas, alasan apa alasan perjalanan dinas omong kosong, kecamnya.

Dikatakan, jika bupati berada di daerah karena ada kepentingan politik. Mereka pertanyakan, apakah kantor bupati ini ada di Namrole, di Ambon ataukah di Jakarta. Karena bupati ini lebih banyak berada di Ambon dan di Jakarta.

“Negeri ini kata Tagop sudah maju, maju apa, maju kaleng-kaleng (omong kosong). Kabupaten ini di waktu malam seperti hutan rimba, karena pejabat orang luar sedangkan anak negeri tidak dipakai,” kecamnya.

Pantauan media ini, aksi demo depan kantor bupati tidak ada pejabat yang menerima mereka lantaran ditolak pendemo. Aksi demo dilanjutkan ke Kantor DPRD Bursel. (Nar).

Tinggalkan Balasan