Assagaff – Sahuburua Letakan Dasar Bagi Pemerintahan Baru

Dari Paripurna LKPJ Gubernur Maluku

AMBON, MG.com – Pemerintah dibawa komando Ir. Said Assagaff dan Dr. Zeth Sahuburua sudah melakukan tugas dengan baik dan telah memberikan dasar bagi pengembangan masyarakat di daerah Maluku terutama bagi pimpinan daerah yang baru. Demikian dikemukakan Ketua Pansus LKPJ Gubernur DPRD Maluku, Drs. Lucky Wattimury kepada wartawan usai paripurna khusus di Kantor DPRD Maluku, Selasa (05/03/2019).

“Oleh karena itu dokumen yang kita lahirkan setelah LKPJ ini tidak sekedar melihat kekurangan atau merekomendasikan hal yang belum terselesaikan tapi jauh lebih dari itu adalah menjadi masukan bagi pemerintahan yang baru untuk memutuskan kebijakan-kebijakan pembangunan di lima tahun mendatang,” katanya.

Menurutnya, Pansus bekerja berdasarkan penugasan paripurna yang ditetapkan dengan keputusan paripurna DPRD tepatnya tanggal 25 Februai 2019.
Paripurna tambahnya, menugaskan Pansus untuk membahas dua dokumen, yakni laporan pertangung jawaban gubernur tahun 2018, dan laporan pertanggung jawaban akhir masa jabatan gubernur periode 2018-2019.
“Dan kami sudah melakukan pembahasan terhadap dua dokumen tersebut,” jelasnya.

Wattimury menjelaskan, untuk melengkapi dokumen ini pihaknya juga mempelajari LKPJ yang dihasilkan setiap tahun mulai dari tahun 2014 sampai dengan 2018.
Di samping itu Pansus juga mempelajari dokumen laporan komisi pada saat pengawasan atau juga laporan tiap anggota dewan saat melakukan rises.

Hal ini penting untuk dilakukan tegas Wattimury karena, hal-hal yang dilaporkan di dalam buku LKPJ belum tentu sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan.
“Oleh karena itu kita lakukan konformasi dengan cara membahas dokumen-dokumen lain,” terangnya.

Untuk melengkapi kerja pansus Pansus juga melakukan rapat kerja dengan SKPD mulai dari Sekda sampai dengan pimpinan OPD. Tujuannya adalah mengkonfirmasi beberapa informasi yang dirasa belum lengkap ketika ditemukan didalam buku dokumen LKPJ dimaksud.

“Pansus juga lakukan rapat dengan BUMD dan PD. Panca Karya demikian juga dengan PT. Dok Wayame, Balai Jalan, Balai Sungai serta Balai Pengelolaan Transportasi Darat (BPTD). Tujuannya mengkonfirmasi laporan atau isi LKPJ dengan realitas yang ada di lapangan,” kata Wattimury.

Pada sisi lain, karena ini LKPJ maka pembahasannya itu mengarah pada kinerja oleh karena itu pihaknya memegang indkator kerja yang ditetapkan untuk dilaksanakan oleh masing-masing OPD. Karena dari indikator ini baru dibuat program dan kegiatan.
Dan dari sini diketahui berapa target setiap tahun dan realisasinya berapa. (MG)

Tinggalkan Balasan