17 Ranperda Diusulkan, 14 Disetujui DPRD Buru

AMBON, MG.com – Dalam rangka pengambilan keputusan dan persetujuan bersama terhadap 14 Ranperda maka DPRB Buru gelar paripurna.

Paripurna dilaksanakan pada, Selasa, (13/11/2018) pukul 22.25 Wit, di gedung DPRD Buru, jln Jiku Kecil, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru-Maluku.

Pemerintah Kabulaten Buru diwakili Sekda Buru, Drs Ahmad Asagaf, Ketua DPRD Buru, Iksan Tinggapy, beserta 14 anggota DPRD Buru juga Dandim 1506/Nla, Letkol Inf Syarifuddin, Waka Polres Buru  Kompol Fery Mulyana, juga pejabat eselon II lingkup Pemkab Buru.

Kata akhir fraksi disampaikan masing-masing fraksi, antara kain, Alham Behuku dari Fraksi Golongan Karya, Dally Syarifudin dari Fraksi PPP, Jamaludin Bugis dari Fraksi PKB dan Fraksi Nurani Rakyat, oleh Arifin Latbual dan Fraksi Merah Putih oleh Solihin Buton.

Kelima fraksi ini menyetujui 14 Ranperda yang diajukan sebagai Perda.

Dalam sambutannya, Sekda Buru, Ahmad Assagaf  mewakili Bupati Buru, Ramly I. Umasugy menegaskan, paripurna yang dilaksanakan merupakan wujud pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD sebagaimana diatur dalam pasal 154 ayat 1 undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yaitu membentuk peraturan daerah kabupaten kota bersama bupati dan walikota.

“Untuk itu pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih kepada Ketua para Wakil Ketua dan anggota DPRD Buru terutama kepada Bapemperda yang telah ditumbuhkembangkan demi memperjuangkan kepentingan masyarakat dan kemajuan pembangunan daerah Bupolo tercinta ini ke depan,” katanya.

Dari 17 Ranperda, tambah Assagaf  cuman 14 Ranperda yg disah menjadi Peraturan Daerah yakni, Ranperda tentang Perubahan atas Perda nomor 17 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Buru, Ranperda  tentang penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin, Ranperda tentang logo daerah.

Selain itu juga, Ranperda tentang pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak dan antar waktu, Ranperda tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala desa.

Juga, Ranperda tentang Badan Permusyawaratan Desa, Ranperda tentang Badan Usaha Milik Desa, Ranperda tentang pedoman teknis penyusunan peraturan di desa.

Ranperda tentang penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Buru kepada Perusahaan Daerah Nusa Gelan, Ranperda tentang Rencana Induk Pariwisata Pembangunan Pariwisata, Ranperda tentang retribusi tempat rekreasi dan olahraga serta Ranperda tentang penanggulangan bencana, Ranperda tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan terakhir Ranperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian. (an)

 

 

Tinggalkan Balasan