Perayaan May Day 2018 Diwarnai Dialog

AMBON,MenaraGlobal.com – Perayaan hari buruh atau May Day tahun 2018 di Maluku yang diprakarsai Konfederasi Serikat Buruh Indonesia (KSBI) diwarnai dialog tanpa aksi unjuk rasa.

Dialog tersebut mengusung konsep, Maluku Bacarita tentang Keamanan dan Ketertiban masyarakat (Khamtibmas) May Day tanpa unjuk rasa, ‘Fun Day bersama Kapolda Maluku, Andap Rivianto dan perwakilan pekerja dari kabupaten kota di Maluku.

Dialog ini digelar di rumah kopi Sariwangi, Jalan dr. Setia Budi,Kota Ambon, Selasa  (1/05/2018).

Dalam arahannya Kapolda Maluku, Andap Rivianto mengatakan, polisi adalah pelayan, dan masyarakat adalah tamu yang harus dilayani. Polda Maluku membawahi 9 Kepolisian Resort, dengan 11 wilayah administrasi dan tiga tugas besar bersifat pretentif, preventif dan penegakan hukum.

Dikatakan, dalam konteks kepolisian modern saat ini, dengan segala keterbatasan, polisi tidak dapat bertindak sendiri. masyarakat harus menjadi polisi bagi dirinya sendiri.

“Harus ada komunikasi yang baik, ketika ada masalah harus dikomunikasikan, jangan ada apriori dengan polisi, akibat adanya sumbatan komunikasi,” katanya.

Bahkan dalam realita, banyak kasus pekerja di Maluku yang dilaporkan ke kepolisian,namun belum ada perkembangannya, maka mulai saat ini Polda Maluku akan menanganinya secara serius.

Kapolda juga meminta KSBI Maluku membuat daftar inventarisasi masalah, termasuk institusi tujuan yang menangani masalah,agar dapat dikomunikasikan dan dicari solusi atas masalah pekerja yang terjadi di lapangan.

“Apa masalahnya, apa yang dirasakan dalam masalah regulasi disertai fakta dan dokumen pendukung, kita akan bantu mendorong, saya juga akan perintahkan para Kapolres di jajaran agar dapat berkoordinasi dengan dinas terkait. Kedepan ada solusi dari setiap masalah yang dihadapi pekerja di Maluku,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua KSBI Maluku, Kelson Haurissa kepada wartawan menjelaskan, tahun ini, pihaknya menitikberatkan pada tiga poin penting yakni, peraturan Pemerintah Nonor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan harus dievaluasi lantaran diisyaratkan upah minimun Provinsi dan upah minimum Kota/Kabupaten harus sama dengan kebutuhan hidup layak (KHL).

“UMK harus sesuai dengan KHL, yang menjadi dasar tuntutan kami adalah dalam UU nompr 13 tahun 2003 tentang tenaga kerja pasal 88 dan 89 menyatakan, syarat perhintungan UMP diambil dari nilai KHL ditambah pertumbuhan ekonomi tambah nilai inflasi dibagi rumus yang ditetapkan,akan muncul nilai nominal UMP, tetapi dalam PP nomor 79 Pasal 43 ayat 5 tidak ada nilai kebutuhan hidup layak yang dapat dijadikan acuan rumus perhitungan, justru KHL itu dihitung lima tahun sekali,” tegasnya.

Menurutnya, penetapan UMP tahun 2018, sudah mulai terjadi gejolak, karena data yang BPS Maluku dalam menghitung penetapan kemarin tidaklah kongkrit,bagi kami PP 78 tahun 2015 adalah aturan yang membingungkan dan harus dikoreksi ulang.

Haurissa mengaku, akan menolak keras cara pemerintah, bila 2019 hanya menghitung UMP dengan perhitungan pertumbuhan ekonomi ditambah dengan pertumbuhan ekonomi, tanpa melihat KHL.

“Jika ditahun 2019 nanti, perhitungan UMP hanya perhitungan nilai inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi, kita akan tolak secara keras,” tutur Haurissa.

Ditambahkan, sistem kerja outsourching dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 dan Peraturan Menteri Nakertrans 19 Tahun 2016 dan putusan MK nomor 27 Tahun 2011 sudah jelas memberikan pembatasan terutama menyangkut pekerjaan yang dianggap inti dan produksi tidak boleh diooutsourchingkan.

“Faktanya banyak perusahan BUMN dan BUMD bahkan perseorangan seperti, Telkom, PLN, Pertamina yang mengoutsourchingkan pekerjanya, ,” ungkapnya.

Haurissa menjelaskan, pengawasan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, perlu menhkaji ulang terhadap Peraturan Wali Kota Ambon.

Sebab, dalam Perwali dijelaskan, perusahan di kota Ambon akan diberikan ijin, ketika mendaftarkan pekerjanya harus disertai dua BPJS, dan ini dijadikan syarat untuk diterbitkan ijin usaha.

“Namun realitanya banyak perusahan yang tidak melakukan itu tetapi pemerintah kota mengeluarkan ijin usahanya,” terangnya. (DD)

 

Tinggalkan Balasan