Pemda Maluku Bakal Pinjam Dana ke PT SMI

AMBON, MenaraGlobal.COM- Kebutuhan dana untuk pembangunan infrastruktur terbilang cukup besar akibatnya banyak daerah yang tidak mampu membangun jika hanya mengandalkan APBD serta Dana Alaokasi Umum (DAU).

Solusi terbaik adalah mengajukan pinjaman daerah ke PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (SMI) Indonesia yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini.

“Jika ada daerah yang membutuhkan dana besar untuk pembangunan infrastruktur daerah, dan pinjaman salah satu caranya maka PT SMI siap, manakala ada permintaan dari daerah,”  kata Director dan CFO PT.SMI, Agresius R. Kadiaman kepada wartawan usai

Sosialisasi Alternatif Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang dilaksanakan di The City Hotel-Ambon, Rabu (26/04/2018).

Kadiaman menjelaskan, pinjaman yang diberikan kepada daerah, bisa dalam nominal besar tergantung permintaan dari daerah sesuai kebutuhan daerah.

“Bisa mencapai ratusan miliar,” katanya tersenyum.

Walau demikian, menurut Kadiaman, pinjaman yang diajukan membutuhkan proses pengembalian diangsur  per tahun, sampai selesai masa pinjamannya dengan bunga  pinjaman 7 persen per tahun.

“Kita hubungkan dengan surat berharga dari pemerintah Pusat melalui Surat Utang Negara (SUN) dan pinjaman itu akan tetap berlaku hingga selesainya masa pinjaman, jika itu lima tahun, tentu akan berlaku hingga tahun yang ditetapkan,” jelasnya.

Salah satu syarat untuk mengusulkan pinjamnan ke PT SMI yakni laporan keuangan minimal Wajar dengan Pengecualian (WDP), kelayakan dari proyek yang diusulkan serta ada persetujuan DPRD untuk menganggarkan dana tersebut dalam APBD.

Sementara itu Kepala Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Maluku, Lutfi Rumbia kepada wartawan menjelaskan Provinsi Maluku masih membutuhkan pembangunan infrastruktur guna menunjang peningkatan ekonomi masyarakat. Sayangnya, kebutuhan akan infrastruktur tersebut terkendala anggaran.

“Kita masih membutuhkan pembangunan infrastruktur namun masih terkendala amggaran.

Misalnya, kita mau membangun jalan sepanjang 100 kilometer  dengan anggaran sekitar  Rp 10 miliar, kita tidak mungkin membangun sekaligus melainkan dibangun bertahap, akibatnya saat selesai pembangunan ruas jalan awal yang dibangun  telah rusak, begitu seterusnya,” katanya

Akibatnya, di Maluku saat ini masih banyak infrastruktur daerah yang belum dibangun.

Untuk itu, tambah Rumbia, jika memungkinkan untuk mengajukan pinjaman, pihaknya akan mengusulkan pinjaman ke PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (SMI) Indonesia, setelah disetujui DPRD Maluku.

“Memang jika kita mau membangun infrastruktur besarmisalnya pasar, pasti membutuhkan anggaran yang sangat besar, maka kita bicara dengan Plt.Gubernur dan DPRD Maluku, untuk dapatkan persetujuan,  guna mengusulkan pinjaman, jika disetujui kita pinjam,” jelasnya.

Rumbia mengakui pihaknya berencana mengajukan pinjaman ke PT. SMI, tetapi masih dalam koordinasi dengan Plt. Gubernur Maluku dan DPRD Maluku.

“Ada infrastruktur di daerah yang belum dipenuhi seperti membangun pasar, dan pemprov Maluku tidak dapat membangunnya hanya dengan APBD, jalan keluarnya adalah kita akan pinjam dari PT SMI, tetapi harus koordinasikan bersama DPRD,” jelasnya lagi.

Sosialisasi yang digelar tersebut merupakan pertama kali di Maluku dan dihadiri Dirjan Perimbangan Keuangan Kementerian Dalam Negeri RI, Dirjen Pembiayaan, Kementerian Keuangan RI, juga Sekda Halmahera Selatan, dan Halmahera Tengah. (MG-1)

 

Tinggalkan Balasan