SDM Kehumasan Pemprov Maluku Terbatas

AMBON,MenaraGlobal.COM- Humas Pemerintah dituntut memiliki kemampuan hadapi tantangan dan perubahan lingkungan yang sangat cepat.

Namun, kemampuan kehumasan dalam institusi atau lembaga, sangat terbatas dan belum optimal lantaran keterbatasan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM), terutama dalam pemahaman subtansi tugas dan peran,

“Kurangnya pejabat yang berkualifikasi kehumasan dari sisi pendidikan formal, serta masih terbatasnya pemahaman, tentang arti dan fungsi humas, ini menjadi kendala,” kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Maluku, dr. Frona Koedoeboen kepada wartawan di ruang kerjanya, belum lama ini.

Untuk itu, guna meningkatan sinergi dan komunikasi publik di Maluku, Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Komunikasi dan Informasi Maluku membuat telaah yang disampaikan kepada pimpinan daerah, terkait pembentukan Badan Koordinasi (Bakor) Bidang Hubungan Masyarakat (Humas).

“Telaah tersebut telah disampaikan ke pimpinan daerah melalui Plt. Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua,” terangnya.

Bakor Humas kata mantan Direktur RSUD dr. Haulussy ini, merupakan lembaga nonstruktural yang berfungsi sebagai forum koordinasi dan kerjasama antar unit kerja bidang Kehumasan Pemerintah.

Koedoeboen mengaku, Bakor Humas memiliki tugas melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinergitas serta sinkronisasi sumber daya antar anggota.

Dikatakan, upaya revitalisasi peranan kehumasan penting dan menjadi tuntutan mendesak dewasa ini.

Karena itu wajib dibentuk pada seluruh instansi pemerintah, sebagai momentum strategis perubahan tatanan, agar kehumasan dapat bersinergi secara efektif.

Dijelaskan pula, salah satu tugas Bakor Humas memberikan informasi secara terbuka kepada public, sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara maupun badan publik sesuai dengan UU, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

“Jika telaah yang disampaikan disetujui pimpinan daerah, maka kami akan melakukan koordinasi dan segera membentuk Forum Bakor Humas Provinsi Maluku,” katanya. (MG-1)

 

Tinggalkan Balasan