FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) Potret Pemanfaatan Dana Desa dan Tantangannya di Maluku

 

AMBON, MenaraGlobal.COM- Penyaluran Dana Desa (DD) di Kawasan Timur Indonesia (KTI) tahun 2017 meningkat 25,35 persen (yoy) dari tahun sebelumnya.

32 Persen penerima DD berada di Maluku-Papua dari total penerima di KTI sebanyak 29.425 desa.

Demikian dipaparkan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, Bambang Pramasudi di kegiatan Focus Group Discussion (FGD)

antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Bank Indonesia pada 18 April 2018 di Kantor Perwakilan BI Maluku. FGD diinisiasi oleh KPw BI Provinsi Maluku.

Menurut Pramasudi alam skala nasional, penyaluran dana desa di KTI paling besar di antara daerah lainnya di Indonesia, yaitu 38,87 persen diikuti oleh Jawa sebesar 31,19 persen dan Sumatera sebesar 29,94 persen. “Dari penyaluran dana desa tersebut diharapkan dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat,” harapnya.

Forum ini akhirnya mengidentifikasi 4 (empat) upaya guna mengoptimalisasi penggunaan dan pemanfaatan Dana Desa.

Pertama, penggunaan dana desa agar diarahkan pada sektor prioritas.

Kedua, kapasitas SDM perangkat desa perlu ditingkatkan, khususnya terkait dengan realisasi dana desa. Ketiga, selain perangkat desa, kapasitas Pendamping Desa Lokal juga perlu ditingkatkan. Keempat, pengawasan terhadap penggunaan dan pemanfaatan dana desa juga perlu ditingkatkan.

Namun, masih terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian bersama diantaranya (i) proses review pengajuan APBDes di tingkat kabupaten/kota yang memerlukan waktu,(ii) perubahan regulasi yang belum tersosialisasikan dengan baik, dan (iii) belum tersedianya pagu anggaran indikatif yang dapat dijadikan acuan dalam pengajuan APBDes.

Pada FGD ada beberapa poin yang disimpulkan, yakni Dinas PMD akan melakukan rapat koordinasi dengan dinas-dinas di tingkat kabupaten/kota dan kepala desa untuk menyeragamkan interpretasi mengenai ketentuan dan pagu. Kedua, terkait dengan APBD, diharapkan Dinas PMD kabupaten/kota dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Kekayaan Aset Daerah (PPKAD) kabupaten/kota dapat segera mengajukan usulan anggaran agar dapat ditetapkan.

Ketiga, Kanwil DJPB siap mendukung dalam menyusun pembagian/rincian dana desa tiap kabupaten/kota.

Keempat, penyaluran dana desa tahap kedua tahun 2018 dapat berdasarkan realisasi tahun 2017 dan dilakukan paling lambat minggu keempat Juni 2018.

Kelima, penetapan APBDes untuk tahun 2019 hendaknya sudah dapat dilakukan di bulan Juli 2018.

Keenam, pagu ditetapkan atas dasar pagu indikatif, tetapi seandainya belum tersedia, maka dapat dilakukan atas dasar pagu tahun sebelumnya. Ketujuh, terkait SisKeuDes, aplikasi ini agar di-update secara rutin paling lambat bulan Oktober untuk menghindari keterlambatan pengajuan.

Ke depan, kebijakan penyaluran Dana Desa tahun 2018 dirangkum dalam 3 (tiga) poin utama.

Pertama, penyaluran dana desa menjadi 3 (tiga) tahap, yaitu 20 persen tahap I, 40 persen  tahap II, dan 40 persen tahap III.

Kedua, dana desa digunakan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Ketiga, penggunaan dana desa dilakukan secara swakelola dengan mengedepankan prinsip Cash For Work (Padat Karya Tunai).

FGD ini dihadiri Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPB) Provinsi Maluku, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku (PMD), Perwakilan Desa di Wilayah Provinsi Maluku dan Perwakilan Pembina Masyarakat Desa Wilayah Provinsi Maluku. (on)

Tinggalkan Balasan