Penetapan Ketua PD Muhammadiyah SBB Tanpa Musyawarah

AMBON, MenaraGlobal.COM-Penetapan Ketua Pimpinan Daerah (PD) Muhammadyah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Burhan Tubaka tanpa melalui mekanisme yakni musyawarah daerah.

Padahal, sesuai AD/ART penetapan Ketua PD Muhammayah harus melalui musyawarah daerah.

Bahkan, penetapan Burhan Tubaka selaku Ketua PD Muhammadyah tidak diketahui pengurus PD Muhammadyah SBB lainnya.

Kepada MenaraGlobal.COM di Piru, Selasa (11/4 /2018) Abu Silawane  mempertanyakan penetapan Burhan Tubaka sebagai Ketua PD Muhammadiyah SBB.

“Musyawarahnya kapan dan dimana ? masa kami tidak mengetahuinya ? seharusnya melalui musyawarah, bukan memilih penetapan tanpa dilakukan musyawarah ini sudah keluar dari ketentuan AD / ART yang sudah disepakati bersama dalam organisasi PD Muhammadiya,” kata Silawane.

Menurut Silawane pihaknya diundang Drs Hi Latua Pimpinan Wilayah PD Muhammadiyah Maluku untuk membicarakan tentang musyawarah pemiihan Ketua PD Muhammadyah SBB.

Namun hasil pertemuan tersebut tidak ada tindaklanjutnya hingga saat ini.

Untuk diketahui, sebelumnya Ketua PD Muhammadyah terpilih, hasil musyawarah di terpilih hasil Musda tahun 2017 di Dusun Ani  tepatnya di SMP Muhammadiyah Ani Desa Lokki Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat yaitu Abu Silawane.

Namun anehnya, secara sepihak Ketua Wilayah PD Muhammadyah Maluku menetapkan Burhan Tubaka sebagai Ketua PD Muhammadyah SBB.

Untuk diketahui, Musyawarah Daerah ( Musda ) atau Musyawarah Wilayah ( Muswil ) ada mekanisme yang diatur AD/ART Muhammadiyah, yakni peserta Musyawarah Daerah (Musda) yang hadir wajib mendapatkan rekomendasi dari pengurus cabang dan PD Muhammadiyah. (Fit)

 

 

Tinggalkan Balasan