AMBON, MenaraGlobal.COM- Pemerintah pusat diminta memperhatikan tiga program prioritas pembangunan di Maluku yang telah disetujui, yakni trans Maluku, Bendungan Waeapo di Buru dan pembangunan lapangan blok Masela. Hal ini dikemukakan Plt Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua saat pelaksanaan Musrenbang Provinsi Maluku, di Baileo Siwalima, Karang Panjang, Ambon, Rabu (11/4/2018).
“Ketiga program itu sudah mendapat persetujuan melalui keputusan Presiden. Karena itu, harus didukung oleh kementerian terkait soal alokasi anggarannya,” katanya lagi.
Mentan Ketua DPRD Maluku itu meminta Kementerian Keuangan memperhatikan dengan serius agar program bisa dilaksanakan tahun 2019.
Rencana pembangunan yang dilaksanakan kata Sahuburua mestinya didukung dengan realisasi anggaran.
“Kami berharap ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk di Maluku khususnya pembangunan infrastruktur,” ujar Sahuburua.
Pembangunan tambah Sahuburua harus merata antara barat dan timur.
“Bagaimana kita percepat pembangunan guna menuntaskan kemiskinan dan pengangguran, kalau tidak didukung oleh anggaran yang memadai,” tandasnya.
Menurutnya, masih banyak pembangunan di Maluku yang membutuhkan perhatian dari pemerintah pusat, selain tiga program prioritas itu, diantaranya, pembangunan infrastruktur, jaringan internet, transportasi udara, laut maupun darat, akses pendidikan dan kesehatan.
Sahuburua berharap, hal ini menjadi perhatian pemerintah pusat agar target pencapaian program nasional bisa tercapai guna pengentasan kemiskinan dan pengangguran.
Sementara itu, Direktur Dana Perimbangan Pembangunan Kementerian Keuangan, Putut Hari Satyaka menjelaskan, jika anggaran yang dimiliki pemerintah pusat diberikan secara menyeluruh di Indonesia.
“Semua daerah kita bantu termasuk di Maluku,” kata Satyaka.
Sesuai Nawacita Presiden RI, pelaksanana pembangunan daerah merupakan ujung tombak pembangunan nasional.
“Karena itu, wujud dari implementasi adalah membangunan Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka NKRI. Target kita adalah pengentasan kemiskinan, mengatasi ketimpangan penghasilan dan kesejahteraan masyarakat dan kesenjangan pelayanan publik antar daerah dan Maluku juga menjadi perharian pemerintah pusat,” jelas Satyaka.. (DD)
