Penolakan LPJ Bupati KKT, Berbuntut Penonaktifan Jabatan ASN

  • Whatsapp
banner 468x60

SAUMLAKI, MG.com – LPJ Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) tahun 2020 ditolak Fraksi PDIP, Fraksi Berkarya dan Fraksi Indonesia Bersatu berbuntut malapetaka.

Dan hanya satu fraksi yang menerima LPJ tersebut yakni, Fraksi Demokrat Bangkit.

Untuk diketahui, saat pembahasan LPJ Bupati KKT tahun 2020, bulan Agustus 2021 lalu.

Dari sisi aturan hukum, Bupati KKT sudah salah kaprah dalam pengelolaan pemerintahan, sebab 75 persen fraksi di DPRD KKT sudah hilang kepercayaan terhadap kinerja Bupati KKT.

Penolakan tersebut berimbas pada dinonaktifkannya semua pejabat yang keluarganya pengurus PDIP KKT dari jabatan pada dinas dan kantor.
“Misalnya Direktur PT Kalwedo Kidabela, Polly Werembinan dicopot dan diganti dengan direktur operasionalnya, lantaran adiknya Ketua DPC PDIP KKT. Juga Ganwatin salah satu Kepala Seksi di Inspektorat KKT, suami dari ketua Fraksi PDIP di DPRD KKT, dicopot dan dipindahkan sebagai pegawai di Kecamatan Jaru. Sama halnya dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak KKT, Elisabeth Werembinan dicopot atau non job tanpa posisi apapun. Selain itu sikap arogan dan pencopotan jabatan oleh Bupati KKT juga dilakukan terhadap istri dari Wakil Ketua DPRD KKT yang juga Sekreteris DPC PDIP KKT,” kata sumber MG.com di Saumlaki.

Dikatakan, sikap arogan Bupati KKT ini sangat disayangkan, langkah pencopotan ini tidak dapat dibenarkan.
Sebab dasarnya bukan karena aturan, tapi alasan politik.
“Sudah saatnya Pemda Provinsi Maluku tegas atas penolakan LPJ Bupati KKT oleh 3 fraksi dari 4 fraksi di DPRD KKT. ini fakta bahwa bupati KKT sudah dapat dukungan dari DPRD KKT yang merupakan representasi rakyat KKT,” tandasnya.

Sayangnya, belum ada penjelasan dari BKD KKT terkait penonaktifan sejumlah pejabat dan staf yang diduga lantaran keluarganya merupakan pengurus dan kader PDI Perjuangan. (D2)

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60