Tuntaskan 19 Ranperda, Anggota DPRD Maluku Studi Banding

  • Whatsapp
banner 468x60

AMBON, MG.com – Komisi I, II, III dan IV DPRD Maluku lakukan studi banding di luar Maluku guna pembahasan 19 Ranperda usulan Pemda Maluku maupun inisiatif DPRD Maluku.
“Kegiatan studi banding komisi dilakukan sesuai dengan tujuan dan kepentingan komisi. Sebagian besar lakukan studi banding dalam rangka mendalami Ranperda yang sementara dibahas,” kata Sekretaris DPRD Maluku, Bodewin Wattimena kepada wartawan di Sekretariat DPRD Maluku, Karang Panjang, Ambon, Rabu (01/09/2021).

Dikatakan, ada 19 Ranperda yang dibahas, baik usulan legislatif maupun eksekutif.
“Dan ini telah ditugaskan dalam paripurna maupun Badan Musyawarah kepada tiap komisi karena itu didalami melalui kegiatan studi banding,” kata Wattimena.

Setelah kembali dari studi banding, tiap komisi akan membahas Ranperda dimaksud dengan eksekutif.

Wattimena menjelaskan, Komisi I lakukan studi banding di Makassar, Komisi II, III dan IV di Jakarta.
“Selasa (31/08/2021) Komisi II telah bertemu dengan DPRD Jakarta,” kata Wattimena.

Wattimena juga menjelaskan tentang studi banding yang dilakukan komisi yakni,
Komisi I lakukan studi banding di Makassar untuk pembahasan Ranperda tentang penyelenggaraan pemerintah berbasis teknologi informasi dan kominikasi, Ranperda tentang penyelenggaraan toleransi kehidupan bermasyarakat, dan Ranperda tentang Penyidik PNS.

Studi banding Komisi II di Jakarta terkait Ranperda tentang pengelolaan taman hutan raya, Ranperda tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan daerah Provinsi Maluku, Ranperda tentang rancangan umum energi daerah Provinsi Maluku, serta Ranperda tentang penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

Komisi III di Jakarta studi banding terkait Ranperda tentang penyertaan modal pemda kepada BUMD, usulan inisiatif DPRD 2020, Ranperda tentang hak perlindingan kekayaan intelektual, Ranperda tentang pusat distribusi provinsi di Provinsi Maluku, Ranperda tentang perubahan ketiga atas Perda Provinsi Maluku Nomor 13 Tahuna 2013 tentang retribusi jasa umum, serta Ranperda tentang perubahan ketiga atas Perda Provinsu Maluku Nomor 15 Tahun 2013 tentang retribusi perizinan tertentu.

Sedangkan Komisi IV terkait Ranperda tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan, Ranperda tentang penyelenggaraan keolahragaan, Ranperda tentang pelayanan penyelenggaraan ibadah haji di Provinsi Maluku, serta Ranperda tentang pembangunan kepemudaan. (D2)

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60